Dorong Target Ekspor, Amkri: Perbankan Harus Prioritaskan Pebisnis Mebel

Bisnis.com,24 Nov 2015, 18:23 WIB
Penulis: Feri Kristianto
Pengrajin mebel/JIBI

Bisnis.com, MANGUPURA - Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia atau AMKRI meminta kalangan perbankan memberikan prioritas kepada kalangan pengusaha ini guna mewujudkan target ekspor kerajinan pada 2018 senilai US$5 miliar.

Wakil Ketum Bidang Advokasi, Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga AMKRI Hardono menilai keberpihakan pendanaan dari perbankan akan membantu pengusaha menggenjot produksi ekspor, bahkan memenuhi pasar lokal.

"‎Sekitar 80% kendala pengusaha itu berkaitan dengan pendanaan, jadi kalau permasalahan itu terselesaikan akan sangat membantu," ujarnya saat ditemui dalam Musda DPD AMKRI Bali, Kuta, Selasa (24/11/2015).

Menurutnya, berdasarkan hasil identifikasi yang tertuang dalam road map 2018 industri mebel dan kerajinan Indonesia menuju target ekspor US$5 miliar, pendanaan merupakan salah satu kendala untuk mewujudkan.

Diakuinya, pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya memberikan kemudahan pendanaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan KUR.

Namun, pihaknya menilai upaya tersebut belum tersinergi dengan baik, karena belum tentu tepat sasaran kepada penerimanya. Dia mengharapkan pemerintah dapat mencontoh Thailand dan Vietnam yang mengeluarkan kebijakan pendanaan sehingga bunga bank lebih kompetitif.

‎"Sekarang ini isu kebijakan pendanaan soal bunga bank tinggi menjadi sorotan. Ini harus ditangani," jelasnya.

‎Hardono menuturkan persoalan pendanaan harus segera diatasi apabila Indonesia ingin mencapai target ekspor senilai US$5 miliar. Pasalnya, pengusaha ini sebenarnya memiliki kemampuan mewujudkan target tersebut, karena sumber daya alam yang dimiliki.

Bahkan, untuk memenuhi target itu dapat mudah dicapai apabila satu persatu akar permasalahan dapat terurai. Dia mengungkapkan selain pendanaan‎, dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah dalam bentuk kebijakan pro ekspor juga mutlak diperlukan.

Khusus di daerah, sinergi antara dinas dan DPRD untuk mengoreksi perda-perda yang menghambat, seperti SVLK juga perlu dilakukan.‎ Pihaknya menilai aturan SVLK lebih cocok diterapkan bagi industri hulu, yakni penghasil kayu bukan hilir. 

"Kami harapkan semua akar permasalahan, dimulai dari regulasinya supaya jebol. Dari semua akar permasalahn, jika dibandingkan dengan Vietnam, regulasi di sini masih banyak menghambat," tekannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Yusuf Waluyo Jati
Terkini