Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga tinggi negara yang ditunjuk menjadi penghubung, agar berjalan efektif dalam merealisasikan investasi.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan Presiden memberikan arahan khusus agar menteri dan kepala lembaga tinggi negara melakukan sosialisasi paket kebijakan deregulasi kepada investor di negara yang menjadi tanggung jawabnya.
“Jadi Presiden mengarahkan mengenai pembagian tugas kepada beberapa menteri. Tujuannya untuk mendatangkan investor ke Indonesia,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Luhut menuturkan Presiden menginginkan agar sosialisasi paket kebijakan deregulasi tidak hanya dilakukan di Jakarta. Dengan begitu, investor akan lebih yakin untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan penunjukan menteri penghubung merupakan ide yang baik, karena banyak investor yang tidak tahu harus menghubungi siapa untuk berinvestasi di Indonesia.
Menurutnya, menteri penghubung itu memiliki kewenangan untuk mencari jalan keluar dari persoalan di bidang bisnis dan investasi. Keberadaan menteri penghubung itu juga dapat mempercepat pengambilan keputusan terhadap persoalan investasi di dalam negeri.
“Keputusan untuk menunjuk menteri penghubung dengan negara dan swasta saya kira langkah yang bagus untuk mempercepat proses investasi,” ujarnya.
Rizal juga menyebutkan Presiden meminta swasta nasional yang memiliki penghubung di negara tertentu, agar dapat membantu para menteri. Swasta itu juga akan berperan dalam upaya membangun jaringan investor yang dibutuhkan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel