Bisnis.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membidik dugaan pidana korupsi oleh korporasi terkait dengan masih buruknya tata kelola korupsi di sektor swasta.
Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan upaya anti korupsi yang berkaitan dengan korporasi adalah terkait dengan bagaimana tata kelola yang dimiliki perusahaan. Sedangkan dalam bidang pemberantasan korupsi, pihaknya akan menggalakkan upaya di sektor korporasi.
"Dari sisi pemberantasan korupsi, kami tengah menggalakkan di sektor korporasi, yakni bagaimana korporasi bisa menjadi subjek hukum," kata Johan ketika menjelaskan soal rencana Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Jakarta, Selasa (24/11).
Walaupun demikian, Johan mengungkapkan, pihaknya belum menjelaskan bagaimana detil terkait dengan pemberantasan korupsi di sektor korporasi tersebut. Dia mengharapkan korporasi dapat memberantas korupsi melalui sesuai dengan tata kelola.
Terkait dengan korporasi, masyarakat sipil mendesak KPK untuk menanganai kasus berkaitan dengan sektor swasta di antaranya adalah soal kejahatan kehutanan. Terakhir, KPK juga menerima audit independen PT Pertamina Energy Trading (Petral) Ltd dan persoalan yang berkaitan dengan saham PT Freeport Indonesia.
Terkait dengan Petral, Johan mengatakan terdapat kemungkinan lembaga tersebut meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyelidikan. Saat ini, paparnya, KPK tengah menelaah audit yang telah diterima lembaga tersebut. Dia menuturkan hasil audit itu kemungkinan akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel