Menurut Fahmi, pemerintah perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan wisata syariah agar tidak ada kesalahpahaman, apalagi konsep ini juga ingin diaplikasikan di tempat di mana muslim adalah minoritas seperti Bali.
"Kalau di daerah seperti Bali gitu kayaknya malah nggak pas juga kalau dipaksain label wisata syariah karena sedari dulu Bali itu terkenalnya party island," tutur Fahmi.
Lebih baik memberi imbauan untuk menyediakan fasilitas wisata yang mendukung pelancong muslim.
"Seperti fasilitas mushola di pantai Kuta, misalnya. Karena pengunjung pantai Kuta itu banyak wisatawan muslim dari Jawa juga, apalagi kalau pas musim tur anak sekolah," ujarnya.
Asoka berpendapat, tak ada masalah bila konsep ini diterapkan di kawasan seperti Bali selama bersifat tidak memaksa. Boleh diterapkan, boleh tidak.
"Ini kebebasan tiap-tiap orang dan tidak merugikan. Kalau sampai dilarang aneh juga, sedangkan yang kita ketahui yang datang ke Bali tidak hanya mancanegara, tapi juga turis lokal di mana Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim yang besar."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel