Bisnis.com, DENPASAR - Provinsi Banten akan tetap memegang saham di Bank Jabar Banten (BJB) meski mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten, kata Direktur Bank BJB Ahmad Irfan di Denpasar, Bali.
"Saya sudah betemu dengan Pak Rano [Rano Karno], Gubernur Banten, menyatakan Banten tetap gabung di Bank BJB, bahkan ia mau menambah penyertaan modalnya di BJB," kata Ahmad Irfan pada kegiatan temu media, Minggu (29/11/2015) malam.
Ia menyebutkan kebijakan pembentukan BPD oleh Pemprov Banten melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten, PT Banten Global Development (BGD) merupakan hak dari pemerintah daerah itu, dan telah dilakukan ajuan pendanaanya dari APBD provinsi itu beserta kabupaten/kota di daerah tersebut.
Mengingat telah dianggarkan, menurut Irfan, maka langkah pembentukan BPD Banten itu sudah dipastikan akan terbentuk.
Namun sejauh ini, kata Irfan tidak ada pembicaraan yang mengarah untuk melepas kepemilikannya di Bank BJB. Adanya respons untuk melakukan penambahan modal di Bank BJB, kata Irfan, bahkan mengisyaratkan Pemprov Banten tetap menjadi bagian dari bank BPD pertama yang masuk pasar modal itu.
Dia menyatakan tidak khawatir pembentukan BPD Banten bisa mempengaruhi kinerja Bank BJB dalam menjalankan ekspansi bisnisnya. Menurut dia tidak mudah untuk membentuk sebuah bank daerah, butuh kajian yang dalam.
Berdasarkan laporan keuangan BKB kuartal III 2015, kompisisi kepemilikan saham seri A Pemprov Banten sebesar 5,37%. Kepemilikan saham seri A terbesar yakni Pemprov Jabar 38,26% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 7,76%.
Sedangkan kepemilikan saham seri B 5,8%dimiliki oleh investor ritel yakni 5,74% dimiliki oleh investor institusi, 0,02% dimiliki oleh investor ritel luar negeri dan 13,44% dimiliki investor institusi luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel