Bisnis.com, JAKARTA--"[Penandatanganan KUA-PPAS] Masih sesuai jadwal yang disepakati bersama. Pemprov dan DPRD DKI bakal ketemu akhir bulan ini," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (29/11/2015).
Dia menilai adanya proses penyisiran anggaran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta tidak akan menghambat MoU KUA-PPAS 2016 yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun depan.
Pasalnya, komisi-komisi terkait di DPRD DKI sudah membahas isi KUA-PPAS 2016 sejak bulan lalu. Jika ada pembahasan tambahan, lanjutnya, anggota dewan tak akan membahas hal tersebut secara komprehensif atau detail.
"Saya rasa tidak akan ada perubahan yang esensial. Hanya penyelarasan dengan data-data yang sudah disepakati sebelumnya. Saya mengestimasi waktu perpanjangan pembahasan tidak akan terlalu lama, paling banyak 1-2 hari dari jadwal," ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman justru mengungkapkan hal yang bertolak belakang. Menurutnya, Banggar DPRD DKI masih menunggu Surat Gubernur DKI Jakarta terkait revisi KUA-PPAS 2016.
"Kami tunggu surat resminya dulu. Kalau sudah kirim, baru Banggar dan pokja-pokja di komisi akan membahas lagi isi perubahan KUA-PPAS 2016," jelasnya.
Prabowo mengatakan Banggar DPRD DKI tidak bisa mengestimasi waktu pasti penandatanganaan KUA-PPAS 2016. Pasalnya, eksekutif belum mengirimkan revisi KUA-PPAS meski jadwal MoU ditargetkan berlangsung Senin, (30/11).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel