Bisnis.com, JAKARTA-- Niat Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memangkas jumlah pegawai negeri agaknya tak main-main.
Bagi dia, 70 ribu pegawai Jakarta terlalu banyak. Ahok pernah mengatakan, jumlah ideal pegawai untuk melayanani 9,2 juta warga Ibu Kota cukup 35 ribu.
Dengan teknologi, pelayanan bisa jauh lebih cepat. Ahok kini sedang mengadopsi dan mengintegrasikan e-budgeting, penganggaran elektronik, yang sudah berjalan di Kota Surabaya ketika dipimpin Bambang Dwi Hartono.
“Kalau tak ada kasus, tadinya saya mau dia jadi wakil gubernur,” kata Ahok suatu kali.
Karena itu rancangan anggaran 2016, dia sisir ulang dan memasukkan item per item ke dalam anggaran elektronik dengan rinci hingga nama kegiatan dan nilai proyek. Ahok kapok tanpa perincian membuat anggaran dan proyek siluman leluasa masuk dalam APBD seperti pada 2014 dan sebelumnya.
Hasilnya sekitar Rp 1,8 triliun anggaran mubazir bisa terjaring.
“Dulu namanya KUA-PPAS itu tebalnya hanya satu sentimeter, tak detail,” kata Sekretaris Derah DKI Jakarta Saefullah.
KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Alasan itulah yang dia pakai ketika bersaksi dalam sidang korupsi pengadaan alat penyimpan daya listrik untuk sekolah-sekolah di Pengadilan Korupsi pada Kamis (17/12/2015).
Saefullah mengaku tak paham proyek pada 2014 itu karena tak disebutkan secara rinci.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel