Bisnis.com, JAKARTA -- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatasi beragam hambatan yang ditemui nelayan dalam menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia.
"Untuk menggenjot produksi perikanan tangkap pada 2016 terbilang sulit," kata Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan DPP KNTI Martin Hadiwinata dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (28/12/2015).
Menurut Marthin, pernyataan pesimistis tersebut antara lain karena kapasitas tangkapannya sudah terbilang dieksploitasi secara berlebihan, serta ada persoalan kelembagaan perikanan tangkap yang belum tuntas.
Ia mencontohkan, sejumlah persoalan yang belum tuntas antara lain alokasi perijinan dan skema perijinan baru yang tersosialisasikan.
Selain itu, ujar dia, pengukuran ulang kapal ikan yang belum tuntas, sedangkan di lain hal ada bantuan lebih dari 3.000 kapal masih akan membutuhkan waktu untuk pembangunannya.
"Sebagai alternatif, peningkatan produksi perikanan dapat di pasok dari subsektor perikanan budidaya. Idealnya, peningkatan produksi perikanan budidaya pada 2016 dapat meningkat tiga kali atau bahkan empat kali lebih besar dari produksi perikanan tangkap 2014," paparnya.
Sebagai prasyaratnya, lanjut Martin, pemerintah harus memastikan harga pakan terkendali, tersedia benih yang berkualitas, serta didukung dengan lingkungan perairan yang sehat.
Apalagi, dia mengingatkan bahwa sejumlah komoditas sektor kelautan dan perikanan seperti udang dan tuna masih akan mendapati proporsi terbesar dalam ekspor perikanan pada 2016.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim pertumbuhan sektor perikanan yang dirasakan pada 2015 lebih merata dibandingkan dengan pertumbuhan kinerja sektor perikanan tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau dahulu pertumbuhan tinggi tetapi hanya untuk segelintir orang atau pihak-pihak yang memiliki kapal eks-asing," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (7/12/2015).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa pertumbuhan perekonomian untuk subsektor perikanan pada kuartal III-2015 mencapai 8,37%.
Nilai itu ternyata lebih besar dibandingkan pertumbuhan perekonomian subsektor perikanan pada kuartal II-2015 yang hanya 7,17%.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengutarakan kekecewaannya karena anggaran yang diperoleh KKP hanya sekitar sepertiga dari anggaran Kementerian Pertanian.
Hal tersebut, menurut dia, karena kawasan yang dikelola oleh KKP dinilai memiliki luasan tiga kali lebih luas dari kawasan yang dikelola oleh Kementan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel