Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Thomas Darmawan meyakini secara umum kondisi ekonomi Indonesia pada 2016 akan lebih baik dibanding 2015. Stabilitas politik diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi ditambah penataan pemerintahan yang lebih rapih. Dari faktor eksternal, kondisi internasional pun mulai menunjukkan perbaikan.
“Tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan pada 2016 nanti,” kata Thomas kepada Bisnis, Jumat malam (1/1/2016).
Pertama, adalah pemangkasan aturan-aturan yang menghambat dunia usaha. Bapenas memperkirakan ada sekitar 4.200 aturan yang menjadi penghambat, dan target pemerintah adalah memangkas separuhnya. Thomas menilai, jika aturan-aturan tersebut bisa dikurangi, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Seperti yang terjadi di industri makanan dan minuman, izin edar dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) membutuhkan waktu lama. Sementara untuk jadi importir makanan dan minuman dari negara-negara ASEAN cenderung lebih mudah.
Kedua, adalah dari sisi permodalan. Kendati deregulasi sudah dimulai, tetapi kalau dilihat komposisi deposito masyarakat dan realisasi pendanaan ke industry masih kecil sekali. Kalaupun mendapat kredit, suku bunga masih lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Padahal, tidak semua perusahaan bisa masuk ke pasar modal untuk mendapatkan akses dana.
Ketiga, adalah high cost economy. Meskipun Presiden Jokowi telah mulai membangun infrastruktur, termasuk pelabuhan, masalah yang dhadapi adalah kurangnya kapal dalam negeri untuk memperlancar pergerakan arus barang. Untuk itu, pengadaan kapal harus dipercepat dan perizinan pembuatan kapal di dalam negeri dapat dipermudah.
Faktor lainnya adalah kemudahan untuk mendapatkan bahan baku. Seringkali, kebijakan antara kementerian justru bertolak belakang untuk mendapatkan kemudahan bahan baku, seperti gula, garam, dan bahan baku lainnya. Selain itu, factor keamanan juga mesti dijaga. Menurut Thomas, investor cenderung menarik investasinya jika tidak ada stabilisasi keamanan di negara tujuan investasinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel