PDIP Minta BUMN Dikembalikan Sebagai Alat Redistribusi Kesejahteraan

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah diminta mengembalikan peran BUMN sebagai alat negara dalam melakukan redistribusi kesejahteraan.

Mantan Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya peran BUMN kepada Pemerintah. Hal itu disampaikan Megawati  dalam sambutan Rakernas PDIP, Minggu (10/1/2016).

Ia meminta agar pemerintah tidak memperlakukan BUMN seperti korporasi swasta.

Megawati mengatakan akan pentingnya perannya BUMN sebagai salah satu sektor perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan BUMN selaku alat negara yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Saya harus ingatkan kepanjangan dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Milik Negara, merupakan sektor perekonomian yang mampu meningkatkan kemakmuran rakyat," tegasnya sambil mengulang-ulang kalimat Milik Negara.

Ia juga mengungkapkan fakta yang terjadi terhadap BUMN.

"Namun faktanya, saat ini BUMN diperlakukan layaknya korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata. Seperti yang sering didengungkan bussiness to bussiness," ungkapnya.

Ketua umum PDIP itu juga menuturkan bahwa partainya memberikan perhatian khusus melalui Fraksi yang ada di DPR guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui sebuah perubahan undang-undang BUMN ini.

Ia menambahkan, "Demikian halnya ketika DPR memutuskan untuk menggunakan hak dewan, bukannya hak ibu Mega melalui pembentukan pansus angket pelindo II. Pansus ini diyakini sebagai pintu masuk tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi."

Dalam sambutannya, dirinya juga menuturkan bahwa PDIP yakin jika BUMN dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan negara.

Selain itu, PDIP meminta agar BUMN juga harus dikembalikan sebagai alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui fungsi redistributif, membuka akses permodalan dan meningkatkan produktifitas rakyat sebagaimana sikap PDIP yang ditunjukkan dalam Kongres IV tahun 2015.