Bisnis.com, BANDUNG--Kalangan petani di Jawa Barat meminta pemerintah segera menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah tahun ini naik sebesar 40% dan memberlakukan kembali harga dasar.
Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja menilai kenaikan HPP gabah sebesar 40% wajar mengingat tingkat pertumbuhan kesejahteraan petani masih rendah.
Selama ini, pemerintah hanya menaikan HPP gabah di bawah 20% sehingga harga dasar penyerapan gabah relatif rendah. "Selama ini pemerintah hanya naik di kisaran 10%--18%. Kami mengusulkan HPP gabah naik 40% agar petani sejahtera," katanya kepada Bisnis, Senin (18/1/2016).
Berdasarkan Inpres No.5/2015 HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp3.700/kg, dan HPP beras Rp7.300/kg. Dengan HPP ini, selama 2015 Bulog hanya mampu menyerap 2,7 juta ton beras dari target 3,2 juta ton.
Pemerintah juga harus memberlakukan harga dasar agar tetap memiliki kewajiban untuk membeli gabah seandainya harga di pasaran berada di bawah harga dasar yang ditentukan.
"Kalau bisa, HPP lebih baik fleksibel yang disesuaikan dengan harga di tingkat petani. Minggu lalu HPP ini masih dalam pembahasan di Kementerian Pertanian, kami harap secepatnya diberlakukan," ujarnya.
Dia mencermati keadaan harga beras medium yang lebih tinggi dibandingkan dari premium, menunjukan tidak adanya kendali dari pemerintah dalam menetapkan HPP.
"Petani lebih memilih menjual gabah dan beras langsung ke pasar, sehingga harga beras pun cenderung naik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jabar Rali Sukari mengatakan hingga saat ini usulan petani mengenai HPP dan harga dasar gabah serta beras belum ada tanggapan dari pemerintah.
"Kami sudah mengajukan agar pemerintah kembali menetapkan harga dasar gabah dan beras, sebagai bentuk kewajiban pembelian oleh Bulog," ujarnya.
Dia menjelaskan selama ini pemerintah selalu terlambat menyerap gabah dan beras jika harga sedang fluktuatif. Di sisi lain, petani pun enggan menjual gabah dan beras karena HPP yang diberlakukan lebih rendah dari harga pasar.
"Mungkin Bulog juga bingung melangkah karena HPP di bawah komersial dan petani enggan menjualnya karena lebih baik melepas langsung ke pasar," ungkapnya.
Kondisi tersebut, bakal terus menghambat Bulog untuk menyerap beras petani kalau patokannya HPP. "Setiap tahun Bulog dikejar target tapi selalu tidak tercapai. Ini persoalannya ada pada HPP," tegasnya.
Adapun untuk panen raya padi di Jabar diperkirakan baru akan terjadi pada Maret 2016, menyusul musim tanam yang baru dimulai pada Desember tahun lalu.
"Paling di Jabar baru panen itu di awal Maret dan itupun belum seluruhnya berproduksi karena musim hujan tidak merata pada Desember lalu," ujarnya.
Dia memprediksi panen raya akan lebih cepat berada di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan karena awal musim tanam dilakukan akhir November 2015. "Proses tanam di dua kawasan itu sudah maksimal. Paling cepat panen raya terjadi pada akhir Februari," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel