Bisnis.com, JAKARTA -- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan mendesak pemerintah tak memberikan izin baru di sektor hutan tanaman industri, perkebunan dan pertambangan di provinsi tersebut terkait dengan meningkatnya konflik agraria.
Melalui keterangan resminya, AMAN Kalimantan Selatan menuturkan posisi masyarakat adat di wilayah tersebut masih dirugikan dengan adanya pelbagai pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Hal itu terutama berkaitan dengan sektor perkebunan, tambang dan hutan.
"Mendesak pemerintah untuk tidak memberikan izin perpanjangan dan izin baru pada perkebunan, HTI dan pertambangan di wilayah adat Kalimantan Selatan," demikian AMAN Kalimantan Selatan yang dikutip keterangannya, Sabtu (23/1/2016).
Organisasi itu mengidentifikasi sejumlah masalah terkait dengan pengelolaan tiga sektor bisnis tersebut. Hal itu terdiri dari perampasan lahan masyarakat adat, ancaman hilangnya wilayah kampung adat, kebijakan yang tak mengakui ruang masyarakat adat, kasus konflik agraria yang meningkat serta ketidakadilan dalam penegakan hukum di wilayah masyarakat adat.
Selain itu, AMAN Kalimantan Selatan juga mendesak kepolisian daerah untuk tak melakukan kekerasan dalam penanganan konflik terkait dengan masyarakat adat. Mereka juga meminta pemerintah untuk menghentikan penyerobotan lahan masyarakat adat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel