Bisnis.com, BOGOR- Ketua Departemen Agronomi dan Holtikultura Fakultas Pertanian Institute Pertanian Bogor, Sugiyanta mendorong seluruh pemerintah daerah lumbung padi untuk memaksimalkan data panen guna menekan potensi impor beras.
"Selama ini kan terjadinya impor beras itu salah satunya disebabkan tidak adanya persamaan data baik dari daerah maupun pusat," ujarnya pada Bisnis, Selasa (26/1).
Menurutnya, apabila pemerintah daerah serius mendata setiap kali kelompok tani panen, maka kepastian defisit dan surplus beras nasional akan tercatat dengan baik dan dipastikan akan terhindar dari perbedaan asumsi.
Selain itu, dia meminta pemerintah daerah untuk memberikan intensif kepada para petani produsen pangan untuk memaksimalkan panen padi sepanjang tahun ini agar lebih baik dari panen tahun lalu yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan.
Sugiyanta memberi contoh, pemerintah harus memberikan bantuan nyata seperti pupuk, benih dan pengairan yang memadai guna mendukung waktu tanam dan panen padi bisa lebih berkualitas.
"Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah bisa menjaga harga ketika panen. Jangan sampai saat panen harga jatuh. Lebih parah lagi saat panen pemerintah malah impor. Itu bakal memukul petani," ujarnya.
Di sisi lain, Sugiyanta mengingatkan kepada pemerintah produsen pangan untuk menjaga lahan pertanian yang tahun ini diperkirakan banyak dialihfungsikan menjadi area pembangunan.
Menurutnya, pemerintah juga harus menyiapkan lahan berkelanjutan di setiap daerah agar produksi padi, sekalipun terdapat alih fungsi lahan bisa dijaga dan terus menghasilkan panen.
"Kalau dulu ada aturan setiap kali ada alih fungsi lahan, maka harus ada lahan pengganti. Tapi masalahnya lahan pengganti ini tidak langsung menjadi lahan yang bisa langsung ditanam. Karena harus ada penyesuaian tanah yang cukup lama," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel