ALFI Dukung Bappenas Evaluasi Tol Laut

Bisnis.com,28 Jan 2016, 03:04 WIB
Penulis: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Kapal Ternak Camara Nusantara I/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi mendukung Bappenas mengevaluasi tol laut sekali pun Kementerian Perhubungan optimistis tak perlu mengevaluasi proyek tersebut.

Dia meminta evaluasi yang dibicarakan sebaiknya tak hanya fokus kepada masalah pelayaran dan tol laut, tetapi masalah keseluruhan rantai pasok.

" Evaluasi itu boleh saja, namun perlu diselidiki permasalahan utamanya secara jelas, khususnya terkait timpang tindih, misalnya terkait public service obligation, paparnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/1/2016).

Yukki menjelaskan, kegiatan supply chain perkapalan memiliki mekanisme kapal mengikuti perdagangan (ship follow trade) bukan perdagangan mengikuti kapal (trade follow ship).

Jika industri di suatu daerah belum berkembang, tentu saja pihak swasta belum tentu kuat berkembang di daerah tersebut. Hal ini membuat BUMN lebih berpeluang mengurus wilayah tersebut ketimbang pihak swasta.

Pihak swasta ini ego sektoralnya besar, maka swasta juga harus berbesar hati jika BUMN diminta mengelola tol laut, saat ini memang era kompetisi tetapi ada beberapa hal pula yang harus diproteksi, sambungnya.

Tak hanya itu, Yukki menegaskan, bahwa Bappenas harus mengoordinasikannya dengan Kemenko Perekonomian, hal ini demi menyusun regulasi yang komprehensif untuk memayungi kegiatan rantai pasok.

Dia pun menegaskan, pentingnya regulasi melalui Sistem Logistik Nasional (Sislognas) guna mengentaskan permasalahan tingginya biaya logistik.

Menurutnya, pembahasan ini tak bisa dilakukan secara terpisah.

Pembahasan tak bisa hanya tol laut saja, sebaiknya juga membedah masalah di pelabuhan, berapa lama waktu bongkar muat. Selama Sislognas belum jelas, timpang tindih kepentingan akan selalu menjadi kendala dalam kegiatan logistik, terangnya.

Yukki menambahkan, agar pihak swasta khususnya pelaku bisnis perkapalan agar jangan bersitegang memperebutkan kewenangan tol laut.

Menurutnya, ada sebagian kawasan perintis yang memang tak bisa dikelola oleh pihak swasta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini