Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta mengadopsi Indeks Kemiskinan Multidimensional (IKM) untuk memotret lebih lengkap kemiskinan di Tanah Air sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan.
Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, mengungkapkan IKM penting disusun secara reguler sebagai pelengkap dari ukuran kemiskinan pengeluaran dan pendapatan yang selama ini menjadi ukuran. Dia mengungkapkan IKM akan memotret kemiskinan lebih menyeluruh.
Indeks itu adalah penghitungan kemiskinan secara lebih luas dengan melihat dimensi-dimensi penting yang mempengaruhi kapabilitas manusia. Hal itu adalah pendidikan, kesehatan, dan standar kualitas hidup, bukan hanya dimensi ekonomi atau moneter.
"IKM dapat juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan manusia," kata Maftuchan dalam rilis yang dikutip Bisnis.com, Kamis (11/2/2016).
Oleh karena itu, sambungnya, Prakarsa mengusulkan agar IKM dapat diadopsi oleh pemerintahan saat ini yang menekankan pembangunan manusia. Maftuchan mengungkapkan kapabilitas manusia dan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, air bersih atau sanitasi, yang sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel