PAKET KEBIJAKAN EKONOMI X: ALI Dukung Pemerintah

Bisnis.com,12 Feb 2016, 23:36 WIB
Penulis: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-X di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2). Paket kebijakan tersebut merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Perpres No 34/2014 yang bertujuan memberi perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)./Antara-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendukung paket kebijakan X yang disusun oleh pemerintah Kamis (11/2) yang mengubah komposisi saham penanaman modal asing dalam daftar negatif investasi dari 33% di 3 bidang usaha yakni; distributor, cold storage, dan pergudangan menjadi 100%.

Ketua Umum ALI Zaldy Ilham Masita menilai, keputusan pemerintah mengubah komposisi saham penamanam modal asing (PMA) dalam daftar negatif investasi (DNI) menjadi 100% adalah upaya yang tepat untuk menurunkan biaya logistik.

Terbukanya beberapa sektor logistik untuk asing dengan kepemilikkan saham lebih dari 50% memberikan harapan baru bagi logistik Indonesia, kami mengharapkan persaingan bisnis logistik akan semakin menarik dan mempercepat penurunan biaya logistik, ujar Zaldy kepada Bisnis, Jumat (12/2/2016).

Zaldy menilai paket kebijakan ini akan memacu perusahaan logistik dalam negeri untuk melakukan investasi yang besar dalam membangun infrastruktur logistik di tanah air seperti cold storage, gudang, dan IT.

Zaldy meyakini paket kebijakan ini akan menjadi momentum perusahaan logistik lokal untuk melakukan ekspansi ke luar negeri dengan menggandeng PMA.

Kami hanya mengharapkan stabilitas kurs rupiah dari pemerintah sehingga modal asing bisa masuk ke Indonesia karena interest rate di luar negeri jauh lebih rendah, tuturnya.

Zaldy menyarankan agar pemerintah memprioritaskan bukan daya saing perusahaan lokal semata melainkan bagaimana masyarakat Indonesia bisa mendapatkan biaya logistik yang lebih murah.

Jangan sampai untuk melindungi beberapa ribu perusahaan lokal dan BUMN, maka ratusan juta rakyat tetap membayar biaya logistik yang mahal, ungkap Zaldy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Andhina Wulandari
Terkini