Ekonomi Syariah: Industri Umroh Bisa Sumbang Rp7 Triliun Lebih

Bisnis.com,14 Feb 2016, 23:35 WIB
Penulis: Newswire
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Negara dimungkinkan meraup pendapatan hingga lebih dari Rp7 triliun melalui industri umroh.

Ekonom Ekonom Syariah Affan Rangkuti menilai industri umrah memiliki potensi pendapatan negara sebesar Rp7,2 triliun per tahun jika ada penguatan industri nasional yang terhubung ke bidang ini.

"Jika pemerintah sudah bisa intensif memanfaatkan industri jasa sepanjang masa ini dengan serius, maka minimal Rp7,2 triliun per tahun bisa tercapai bahkan bisa dua atau tiga kali lipatnya," kata Affan dalam pesan singkatnya, Minggu (14/2/2016).

Bukan tanpa alasan, karena dari data yang dimiliki olehnya, dengan 600 ribu jemaah umrah akan terakumulasi sekitar Rp12 triliun dalam satu kali umrah dengan asumsi rata-rata biaya umrah sebesar Rp20 juta per orang.

"Pembiyaan terbesar lebih 80% pun tersedot pada usaha perhotelan dan penerbangan, sedangkan sisanya terserap untuk hal-hal pendukung," ujarnya.

Potensi sebesar Rp7,2 triliun pertahun ini dapat digenjot dengan memperkuat dan meregulasikan pemakaian maskapai penerbangan nasional dengan potensi pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Potensi yang besar ini juga menyebabkan maskapai penerbangan Timur Tengah, agresif melirik industri jasa umrah tanah air, apalagi pemerintah Arab Saudi akan menggelontorkan 1,5 juta visa untuk umrah tanah air pada tahun ini," ujarnya.

Karenanya, tambah dia, kecenderungan biro perjalanan wisata nasional khususnya untuk haji khusus dan umrah yang lebih banyak menggunakan maskapai penerbangan asing daripada maskapai nasional perlu dilihat sebagai sesuatu yang penting.

"Ini juga perlu dikaji mendalam manfaatnya apa bagi negara," ucapnya.

Selain memperkuat dan memberlakukan pemakaian maskapai penerbangan nasional untuk umrah, Indonesia juga dapat meningkatkan industri kecil menengah pengrajin batik dan tekstil untuk memproduksi kain ihram, kemudahan prosedur pinjaman lunak bagi pelaku industri kecil menegah.

"Kebijakan membawa industri wisata nasional juga penting, memperkenalkan dan membawa wisatawan luar negeri ke Indonesia melalui program umrah barter," tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun, untuk pembiayaan umrah dengan biaya rata-rata Rp20 juta per jamaah untuk sembilan hari terdiri dari komponen sebagai berikut, tiket pesawat Jakarta-Jeddah Rp12 juta, hotel Madinah Rp800 ribu, hotel Mekah Rp1 juta, katering Madinah dan Mekah Rp1 juta.

Ada juga biaya visa Rp750 ribu, transportasi 700 ribu, ziarah/tour Rp700 ribu, oleh-oleh, air zamzam dan seragam Rp500 ribu, airpotax Jakarta Jeddah/Madinah Rp75 ribu, handling, tips supir, porter Rp200 ribu, pembimbing ibadah Rp750 ribu, manasik umrah Rp850 ribu dan keuntungan travel Rp675 ribu.

Dari semua itu, komponen penyelengaraan umrah yang dapat meningkatkan PDB Nasional secara penuh ada pada tiga komponen yaitu pembimbing ibadah, manasik umrah dan keuntungan travel untuk satu jamaah sebesar Rp2,275 juta atau sebesar 11,38 persen.

Untuk komponen penyelenggaraan umrah yang meningkatkan PDB Arab Saudi secara penuh ada pada lima komponen hotel di Madinah, hotel di Mekah, katering di Madinah-Mekah, visa dan ziarah/tour untuk satu jamaah sebesar Rp4,250 juta atau sebesar 21,25%.

Sedangkan komponen penyelenggaraan umrah yang meningkatkan PDB Indonesia, Arab Saudi dan negara lainnya ada pada lima komponen yaitu, tiket pesawat Jakarta-Jeddah, trasnportasi darat, oleh-oleh,-zamzam-seragam, airportax Jakarta-Jeddah-Madinah, handling LA, dan tips supir-porter untuk satu jamaah sebesar Rp13,475 juta atau sebesar 67.38%.

Pada komponen pembiayaan umrah tersebut, sumbangan industri jasa umrah penuh untuk PDB Nasional pertahun sebesar Rp1,365 triliun dan pendapatan negara pada sektor pajak pendapatan umrah penuh hanya sebesar Rp40.5 miliar pertahun. Sedangkan sisanya PDB dan pajak campuran karena aktivitas ada pada Indonesia dan Arab Saudi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Saeno
Terkini