Namun, dalam melakukan perubahan total tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengedepankan upaya persuasif melalui sosialisasi yang antara lain ditandai dengan pendirian posko.
"Bagi mereka yang mau alih profesi, kita akan fasilitasi. Siapapun itu. Kalau mau, kita ikutkan. Kita punya pelatihan-pelatihan di Disnaker," kata Djarot.
Hanya saja, mereka yang akan diikutkan dalam program Pemprov DKI Jakarta itu adalah warga Ibu Kota, mengingat dari hasil survei yang dilakukan pihaknya, diketahui bahwa sebagian besar penghuni Kalijodo bukan warga DKI Jakarta.
"Saya tanya kepada mereka, ternyata mereka ada dari daerah Jabar, Banten, Jatim, Jateng," katanya.
Djarot menegaskan, tidak ada dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memberi uang kerohiman kepada mereka yang bukan warga DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel