INFID Kenalkan Lima Duta SDGs

Bisnis.com,24 Feb 2016, 19:29 WIB
Penulis: Veronika Yasinta
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) memperkenal lima tokoh masyarakat sebagai Duta Masyarakat untuk Sustainable Development Goals (Duta SDGs)./Bisnis
Bisnis.com, JAKARTA - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) memperkenal lima tokoh masyarakat sebagai Duta Masyarakat untuk Sustainable Development Goals (Duta SDGs).
 
Kelima duta tersebut merupakan tokoh publik yang mengajak komunitas dan masyarakat untuk mencapi tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan. Mereka adalah Muhammad Farhan (Pekerja Seni/Penyiar), Alissa Wahid (Koordinator Nasional Gusdurian), Sophia Latjuba (Pekerja Seni/Aktris), Zoemrotin K. Susilo (Tokoh Gerakan Masyarakat Sipil), dan Abdul Kholiq Arif (Bupati Wonosobo periode 2005-2015).
 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dideklarasikan oleh 193 anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada September 2015 di New York, Amerika Serikat.
 
SDGs bukan hanya milik pemerintah namun juga milik masyarakat. Partisipasi masyarakat dan peranan tokoh masyarakat sangat penting dalam bentuk dukungan, anjuran dan desakan agar target dan tujuan SDGs segera bisa dilaksanakan dan dicapai, jelas Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID, di Jakarta, Rabu (24/2/2016).
 
Alissa Wahid menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan momentum SDGs, dengan menyelaraskan arah pembangunan. Muhammad Farhan berharap pada tahun 2030 di Indonesia sudah tidak ada lagi kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan.
 
Sophia Latjuba mmenekankan pentingnya pemerintah Indonesia memberikan akses pendidikan yang gratis, berkualitas, mudah, dan setara oleh guru yang berkualitas di sekolah. Sementara itu, Zoemrotin K. Susilo menilai sudah waktunya pemerintah dan kelompok masyarakat sipil saling bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
 
Peran kelompok masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya, kata Zoemrotin.
 
Abdul Kholiq Arif menuturkan negara harus mampu mengkolaborasikan konsep kelembagaan yang lebih praktis dan mengedepankan partisipasi pembangunan untuk tujuan bersama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mau membuka pintu agar dapat bersama-sama mengerjakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs.
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Martin Sihombing
Terkini