Bisnis.com,JAKARTA- Pemerintah Daerah didorong untuk menjadi untuk menjadi ujung tombak pengentasan daerah rawan dengan memanfaatkan berbagai program bantuan dari pusat.
Direktur Pengembangan Rawan Pangan Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Supriadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan koordinasi penanganan daerah rawan pangan melalui Bappenas.
“Di Bappenas selain ada kami, Kementerian PUPR serta ESDM juga dilibatkan karena semua saling terkait untuk mendorong agar suatu memproduksi dan mengolah pangannya sendiri,” ujarnya, Senin (4/4/2016).
Dia mengatakan, koordinasi di tingkat pusat sejauh ini berjalan lancar. Namun, agar berbagai rencana itu bisa diimplementasikan, peran pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mutlak diperlukan untuk memadukan semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat baik yang bersifat bimbingan teknis maupun penyediaan infrastruktur.
“Misalkan Dinas Pertanian memberikan bimbingan tentang jenis pangan pokok dan lokal lalu Dinas PU membangun sarana seperti irigasi, Dinas ESDM membangun sumur bor,” ungkapnya.
Menurutnya, berdasarkan catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, setidaknya ada 398 kabupaten yang regolong rawan pangan dan tersebar di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, pihaknya mengutamakan penanganan pada daerah-daerah yang tergoling kategori prioritas pertama dan kedua. Adapun kriteria yang dimaksud meliputi daerah yang ketersediaan pangannya tergolong kritis, sulit dijangkau dan kurang melakukan pemanfaatan pangan lokal.
“Kami mengupayakan agar daerah tersebut bisa menjadi daerah tangguh pangan di mana mereka bisa memproduksi dan mengolah pangan tersebut, termasuk perikanan dan pertenakan,” paparnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel