Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengaku terkejut dengan informasi bahwa penyerapan APBD 2016 Pemprov DKI Jakarta masih nol persen.
"Enggak mungkin nol persen. Ini data per kapan,?" ujarnya terkejut kepada Bisnis, Rabu (20/4) malam.
Diketahui, bahwa Kementerian Dalam Negeri mencatatkan hingga saat ini setidaknya terdapat 8 provinsi yang tidak berhasil atau 0% melakukan realisasi belanja APBD pada kuartal I/2016.
Delapan provinsi yang gagal menyerap anggaran (0%) per 31 Maret 2016 adalah Provinsi Sumatra Barat, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan DKI Jakarta.
Menurut Heru apabila hingga saat ini penyerapan APBD DKI 2016 masih nol persen (0%), maka para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak gajian.
"Kalau nol persen, pada enggak gajian dong pns-pns," ujarnya.
Pasangan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI 2017 tersebut mengatakan bahwa data yang dimilikinya per 15 April 2016, untuk belanja sudah mencapai Rp7,7 triliun alias sekitar 11,59%.
"Data saya Rp7.7 triliun (11.59%) untuk belanja. Lalu Rp16,17 triliun untuk pendapatan. Saldo Rp8.3 triliun. Ini data per 15 April 2016," pungkasnya.
Namun demikian, pihaknya mengaku akan mengecek kembali untuk memastikan hal tersebut, dan dirinya menduga hal itu terjadi akibat belum masuknya laporan pencatatannya dari DKI di Kemendagri.
"Tapi besok akan kami cek lagi. Mungkin itu belum tercatat saja, tapi ya sudah enggak apa-apa," terangnya.
Kemendagri merilis, Rabu (20/4/2016), bahwa sementara ini penyerapan tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 17%. Realisasi ini juga belum memenuhi target sebesar 20% di kuartal I/2016.
"Beberapa hal yang masih menjadi kendala penyerapan, seperti ketakutan atau kehati-hatian aparatur pemerintah daerah dalam membelanjakan APBD menjadi barang dan jasa," tutur Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel