Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Michael Rolandi mengatakan data penyerapan anggaran DKI 0% seperti dipaparka oleh Kementerian Dalam Negeri salah besar.
Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) belum memasukkan (input) data tersebut ke sistem monitoring dan evaluasi (Sismontev) DKI.
"Itu kesalahan teknis saja gara-gara staff Bappeda belum menginput data penyerapan terakhir ke Sismontev DKI. Makanya, Kemendagri terima data penyerapan 0%," ujar Michael di Balai Kota DKI, Senin (25/4/2016).
Berdasarkan data BPKAD DKI, total penyerapan belanja Pemprov DKI per 22 April 2016 mencapai Rp8,03 triliun atau sekitar 13,86%.
"Realisasi terbanyak itu untuk belanja tak langsung sekitar Rp5,63 triliun atau 22,04%," imbuhnya.
Michael menuturkan BPKAD DKI bertugas mengumpulkan data belanja dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Setelah selesai, data tersebut di-input ke sistem oleh staff Bappeda DKI.
"Perkara input saja. Link yang ditarik oleh Kemendagri dan Sekretaris Negara tidak update. Kalau dimasukkan ya angkanya seperti sekarang sudah Rp8,03%," katanya.
Sebagai informasi, total APBD DKI 2016 yang disetujui oleh DPRD DKI mencapai Rp67,1 triliun dari sebelumnya Rp 66,37 triliun. Penambahan nilai APBD DKI 2016 ini paling besar didapat dari dana perimbangan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel