Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan atau menyetop program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga karena fungsi tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh BPS.
"Cukup hal-hal yang seperti itu, orientasinya tidak lagi orientasi proyek, kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak. Stop! Stop! Stop!" kata Presiden Jokowi dalam Pencanangan "Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)" dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Dia menegaskan satu data yang sekarang akan dipakai yakni data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dia menekankan bahwa BPS yang dipercaya sebagai pengelola data juga harus berhati-hati dalam menyajikan data dan informasi. "'Kroscek, kroscek', entah ambil sampelnya, entah pencarian di lapangannya, bila tidak serius akan ada keputusan yang lain," tegasnya.
Dia menilai di Indonesia saat ini memang terlalu banyak versi data dan informasi di berbagai kementerian/lembaga yang tidak seragam, sehingga justru menyulitkan pengambil kebijakan.
Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, angka tenaga kerja yang seluruhnya berbeda versi. "Enggak ada yang sama. Peta potensi usaha versinya banyak, inilah yang mungkin sering kita memutuskan itu tidak firm. Ragu-ragu. Era seperti itu harus kita akhiri," ujarnya.
Menurutnya, peran strategis BPS sebab dari data badan tersebut akan lahir kebijakan yang betul-betul tepat dan tidak meleset. "Karena memang datanya betul-betul akurat, detail," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel