Bisnis.com,JAKARTA— PT Bank Syariah Mandiri berencana menempatkan dana hingga Rp10 triliun di instrumen surat berharga tahun ini guna mengatasi likuiditas perseroan yang berlebih.
Group Head of Treasury and International Banking BSM Rahmat Syukri mengatakan dari total target penempatan dana di surat berharga tersebut, sebesar Rp7 triliun bakal ditempatkan di sukuk berbasis proyek (project based sukuk/PBS, sedangkan sisanya di berbagai bentuk surat berharga lainnya.
“Rencananya PBS Rp7 triliun, sisanya SBSN (surat berharga syariah negara) lain, seperti SPNS (Surat Perbendaharaan Negara Syariah), sukuk ritel, dan corporate bond,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (4/5/2016).
Adapun saat ini, lanjut Syukri, surat utang negara yang sudah dibeli oleh BSM mencapai Rp7,5 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp4,7 triliun dalam bentuk PBS. Sementara itu, beberapa surat berharga korporasi yang sudah dibeli oleh BSM diantaranya adalah obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan obligasi PT Bank BNI Syariah.
Direktur Wholesale Banking BSM Kusman Yandi mengatakan, likuiditas perseroan tahun ini diprediksi bakal berlebih. Menurutnya, pertumbuhan pembiayaan tahun ini diperkirakan belum agresif, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) justru bakal lebih tinggi dari pembiayaan.
“Dana masyarakat tidak bisa 100% disalurkan, likuiditas yang belum sepenuhnya disalurkan itu ke surat berharga. Kami berharap surat berharga ini pertimbangannya aman,” ujarnya.
Seperti diketahui, sepanjang tahun lalu, pembiayaan BSM tercatat mencapai Rp51,09 triliun, meningkat 4% dari 2014 sebesar Rp49,13 triliun. Sebagian besar kontribusi pembiayaan berasal dari segmen mikro yang tumbuh 54,2% menjadi Rp3,5 triliun.
Sementara itu, penghimpunan DPK perseroan sepanjang tahun lalu mencapai Rp62,11 triliun, tumbuh 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp59,82 triliun. Adapun tahun ini, BSM menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 7%—10%, sedangkan pendanaan ditargetkan tumbuh 10%—12%.
“Kami tempatkan di surat berharga macam-macam. Ada di PBS (project based sukuk), bisa juga SPNS yang jangka waktunya lebih pendek. Kalau korporasi ada, tetapi itu prioritas ketiga,” kata Kusman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel