Kabar24.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak mengetahui secara rinci sumber dana untuk membiayai operasional proses penggusuran Kali Jodo, Jakarta Utara beberapa bulan silam.
"Saya gak tahu, ada yang dari kami. Ada yang mereka [pengembang] keluarkan," katanya di Balai Kota DKI, Kamis (11/5/2016).
Seperti diketahui, jumlah personel yang diterjunkan Pemprov DKI untuk meratakan lokalisasi Kampung Pulo mencapai 6.000 orang. Satuan yang bertanggung jawab dalam proses penggusuran a.l. Satpol PP, Polri, TNI, dan personel dari institusi serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Ahok menuturkan rincian biaya yang dikeluarkan untuk tiap personel, yaitu Rp250.000 untuk operasional dan tambahan uang makan Rp38.000 per hari sehingga totalnya dana yang dibayar Rp288.000 per kepala.
Berkaca pada proses Kali Jodo, pemerintah membutuhkan waktu setidaknya tiga hari kerja untuk meratakan semua bangunan dan membersihkan puing-puing.
Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI adalah 6.000 personel kali tiga hari kerja kali Rp 288.000 atau Rp 5,18 miliar. "Dananya dari APBD DKI 2016. Saya tak ngerti detailnya," jelasnya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk. diduga membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, sebesar Rp6 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional 6.000 personel dalam tiga hari penggusuran. Uang tersebut diduga merupakan kontribusi tambahan yang diminta oleh Pemprov DKI untuk beberapa proyek, termasuk reklamasi Pulau G.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel