Bisnis.com JAKARTA – Proses distribusi obat JKN yang masih mengalami banyak kendala perlu diimbangi komunikasi antar pihak pengguna obat JKN, industri, dan lembaga pemerintah yang bertugas.
Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi DKI Jakarta Handoko B. Soetrisno mengatakan perlu adanya pertemuan secara berkala guna mengkomunikasikan kondisi lapangan yang dialami industri kepada lembaga yang bertanggung jawab terhadap tender obat JKN.
“Saat ini memang dilema, satu hal bahwa kalau kita mau komunikasi tidak boleh face to face. Saya mengerti hal itu untuk menghindari hal-hal negatif. Tapi, padahal kan ada hal tertentu yang memang tidak mudah dijelaskan pakai kertas,” ujarnya pada Bisnis, Selasa (17/5/2016).
Sebelumnya, ditemukan industri yang berani membanting harga saat tender e-katalog obat JKN, tapi nyatanya industri tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan JKN. Menanggapi hal tersebut Handoko mengatakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus memanggil industri untuk menanyakan alasan industri lebih lanjut.
“Ya sebetulnya setiap industri kalau sudah terpilih menjadi pemenang [e-katalog] mestinya berani suplai. Tapi hendaknya LKPP menanyakan kepada industri alasan ketidaksanggupan industri untuk memasok obat,” katanya.
Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialine Magdalene mengatakan, jika memang terjadi kekosongan suplai dari industri dia berharap pihak-pihak yang membutuhkan obat tersebut mengkomunikasikan ke Kementerian Kesehatan.
“Contohnya Dinas Kesehatan Bulungan di Kalimantan Utara yang punya alokasi dana khusus untuk beli obat tapi tidak bisa belanja dari katalog karena terlalu jauh. Tapi di lapor ke kami. Yang terjadi pada 2015, buktinya dia bisa merealisasikan anggarannya 97%,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel