Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah untuk dapat menyederhanakan proses perizinan terkait perkapalan yang saat ini berjumlah mencapai 29 izin.
"Kapal mau melaut membutuhkan sampai 29 izin. Banyak sekali. Kami meminta agar bisa dipangkas menjadi dua saja. Seperti urus perizinan mobil," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat hadir dalam acara Sosialisasi Pasar Modal Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Industri di Sektor Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/5/2016).
Dalam pengurusan izin kepemilikan mobil, ujarnya, hanya dibutuhkan dua izin yakni Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Seharusnya, izin pengurusan kapal juga bisa disederhanakan seperti itu.
"Hal ini harus disederhanakan. Terserah bagaimana caranya. Selain itu, masih terdapat oknum-oknum yang memungut sampai Rp150 juta-Rp400 juta untuk pengurusan izin. Kalau tidak bayar, izin tidak keluar," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P. Hutagalung mengatakan selama ini KKP hanya mengurus izin terkait penangkapan.
"Sisanya ada di Kementerian Perhubungan seperti terkait ukuran kapal. Untuk menyederhanakan ini harus duduk bersama," tuturnya.
Dia mengakatakan lambatnya proses perizinan sudah dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak lanjutan dari kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban kapal, khususnya terkait ilegal fishing.
"Akhirnya ikut berdampak pada kapal lokal. Harus dilakukan pengukuran ulang. Meskipun begitu, kami terus berupaya untuk memberikan kemudahan, salah satunya dengan mengembangkan gerai perizinan yang bisa dilakukan di pelabuhan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel