Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta pemerintah pusat untuk mengatur sistem pembayaran saat operasi pasar (OP) kebutuhan pokok dengan menggunakan skema kartu.
"Kami akan laksanakan OP untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Target kami warga yang tinggal di rusunawa dan pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP)," ujarnya di Balai Kota DKI, Selasa (31/5/2016).
Dia menuturkan total warga pemegang KJP saat ini berjumlah 561 ribu. Jika masing-masing warga membeli beras 1 kilogram, maka Pemprov DKI harus menyediakan beras sekitar 600 ton.
"Udah penuhin di situ. Otomatis yang lain mikir. Kita yang import sendiri kita yang jual sendiri. Kami subsidi sendiri," katanya.
Hal yang sama juga bisa diaplikasikan pada daging. Pasalnya, harga daging sapi paha belakang saat ini mencapai Rp120.000/kg.
"Kalau kita bisa impor, harga bisa ditekan menjadi Rp35.000-Rp39.000 per kilogram. Itu khusus untuk warga rusun sama pemegang KJP," jelasnya.
Dia menuturkan Pemprov DKI sudah menugaskan salah satu BUMD DKI yaitu PD Dharma Jaya untuk menyediakan stok sapi selama puasa-Lebaran.
Selain mencari daging sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Dharma Jaya juga sedang mempersiapkan untuk melakukan impor daging sapi beku sebanyak 500 ton dari Australia dan New Zealand.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel