Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara harus semakin serius meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Komisi C DPRD Sumut menilai, hingga saat ini hanya tiga BUMD dari delapan BUMD yang memiliki kinerja cukup baik.
Ketiga BUMD tersebut yakni PT Bank Sumut, PT Perkebunan Sumatra Utara, dan PDAM Tirtanadi. Sementara itu, sisanya yakni PT Dhirga Surya Sumatra Utara, PD Aneka Industri dan Jasa, serta PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara.
Pemprov Sumut juga memiliki bagian saham pada dua BUMN, yakni PT Askrida dan PT KIM (Persero).
Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhammad Afan menyebut, selama ini tidak ada biro atau struktur jabatan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kinerja BUMD. Selama ini, Biro Perekonomian Pemprov Sumut hanya berfungsi menerima laporan kinerja tanpa bisa melakukan pengawasan.
"Ini menjadi catatan kami. Bahwa jika ada struktur khusus yang dibentuk mungkin baik dari perda maupun pergub, untuk menanganai BUMD, akan lebih besar potensi PAD [pendapatan asli daerah] yang bisa kita dapatkan. Selama ini BUMD sepertinya berjalan sendiri tanpa ada perhatian lebih lanjut dari pemprov," papar Afan, Selasa (14/6/2016).
Lebih lanjut, dia menilai, akibat kealpaan tersebut, penggenjotan kinerja BUMD terasa sangat lambat. Afan mencontohkan, Bank Sumut yang selama ini berkontribusi terbesar bagi PAD, kinerjanya terhambat akibat kekosongan direksi.
Kategori
Afan meminta Pemprov Sumut memetakan BUMD yang masuk kategori perusahaan sehat, dan mana yang tidak. Setelah itu, seharusnya dapat mempertimbangkan peleburan BUMD dengan lingkup usaha yang beririsan seperti Dhirga Surya dengan Aneka Industri dan Jasa.
Anggota Komisi C DPRD Sumut Ebenejer Sitorus menuturkan, pihaknya memahami Pemprov Sumut memiliki keterbatasan menyuntikkan modal ke BUMD.
Kendati demikian, Pemprov Sumut seharusnya sadar, saat sumber PAD dari pajak mulai tergerus, menempatkan modal di BUMD dan mengawasi kinerjanya dengan ketat dapat menjadi potensi PAD yang lebih besar ke depan.
"Pemprov Sumut harus lebih jeli melihat peluang ini," tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Sumut, pada tahun lalu, realisasi hasil pengelolaan kekayaan darah yang dipisahkan (BUMD dan penempatan modal BUMN) hanya mencapai 98,02% atau Rp250,6 miliar dari target Rp255,65 miliar.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Bondaharo merinci, hingga saat ini kontributor PAD terbesar masih Bank Sumut dengan lebih dari Rp200 miliar per tahun.
Perkebunan
Selain itu, Perkebunan Sumut menyumbang Rp15 miliar pada tahun lalu, dan Dhirga Surya Sumut Rp360,25. Adapun, PDAM Tirtanadi belum akan berkontribusi terhadap PAD hingga keterjangkauannya mencapai 80%.
Sementara itu, Askrida berkontribusi Rp226,42 juta dan KIM Rp1,01 miliar pada tahun lalu. Kendati demikian, saham pemprov pada kedua BUMN ini hanya masing-masing 0,22% untuk Askrida dan 30% untuk KIM.
"Beberapa potensi PAD yang bisa digali dari BUMD di antaranya Perkebunan Sumut dari peningkatan produksi kelapa sawit di Simpang Gambir, Patiluban dan Simpang Koje. Apalagi harga CPO cenderung meningkat. Untuk Askrida, hanya dalam 2 tahun, modal kami Rp450 juta sudah hampir kembali. Kami berminat tambah modal, tapi sulit karena tertunda terus," kata Bondaharo.
Ada pula potensi peningkatan PAD dari KIM jika usaha non inti dapat berjalan seperti penyediaan air bersih, depo kontainer, SPBU dan pengelolaan air limbah. Adapun, bisnis inti penjualan lahan sudah tak bisa diharapkan karena keterbatasan lahan.
"Kami targetkan pada tahun depan PDAM Tirtanadi juga sudah menyumbangkan PAD dengan selesainya pembangunan beberapa IPA. Untuk Aneka Industri dan Jasa memang saat ini kondisinya sulit. Untuk membayar gaji karyawan saja susah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel