Bisnis.com, JAKARTA--PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berharap dapat menangkap dana repatriasi senilai Rp70 triliun. Untuk itu, BNI menyiapkan jaringan dan anak perusahaannya.
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan pihaknya telah menyiapkan kantor-kantor cabang untuk melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatkan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty).
"Terdapat lebih dari 1.800 kantor cabang BNI di seluruh Indonesia dan 6 kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menampung dana yang mengalir dari luar negeri atau dana tebusan yang dibayarkan dalam rangka memenuhi persyaratan tax amnesty dari para wajib pajak," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/7/2016).
Baiquni, sapaan akrabnya, menuturkan selain menyiapkan kantor cabang, kelompok usaha BNI, baik induk usahanya, maupun perusahaan-perusahaan anak, yaitu BNI Securities dan BNI Asset Management telah menyiapkan beragam produk dan layanan untuk menjadi pintu masuk dana repatriasi yang masuk ke Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan Tax Amnesty. Fasilitas tax amnesty, lanjutnya, merupakan kesempatan bagi Wajib Pajak baik perorangan maupun perusahaan untuk mendapatkan insentif berupa pengampunan pajak dengan membayar uang tebusan atas pelaporan harta yang dimilikinya.
"Melalui kebijakan Tax Amnesty diharapkan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Baiquni.
BNI sebagai salah satu bank milik yang masuk dalam kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV serta bank persepsi di Indonesia, telah memiliki jaringan dan perusahaan anak yang lengkap untuk menyediakan instrumen investasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana repatriasi Tax Amnesty. Pengalihan dana repatriasi dapat dilakukan melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri. Kementerian Keuangan RI akan menetapkan 3 institusi keuangan sebagai Gateway dana repatriasi Tax Amnesty, yakni Bank Umum, Manajer Investasi, dan Perusahaan Pedagang Efek.
Untuk Bank Umum, Pintu Masuk Pertama yang dapat digunakan adalah produk simpanan dan layanan Trustee, dimana BNI telah mendapat izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan layanan Trustee. Wajib pajak yang membawa dananya masuk ke Indonesia akan mendapatkan beberapa manfaat jika menggunakan layanan BNI Trustee ini, antara lain harta yang dititipkan dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta BNI, sehingga semua harta tersebut tidak dimasukkan dalam harta pailit.
Selain itu, dengan kemampuan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan lalu lintas dana, BNI Trustee dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan kepada Ditjen Pajak. Pintu masuk kedua dari BNI sebagai bank umum adalah produk BNI Tresuri dan Wealth Management. Melalui produk BNI tresuri, nasabah atau wajib pajak dapat memilih berbagai produk seperti Deposit on Call (DOC), Money Market Account, atau Institutional Bond.
Cukup dengan menyimpan Rp100 juta atau US$75.000, wajib pajak sudah dapat memiliki DOC dengan jangka waktu mulai dari 3 hari. Atau dengan dana minimal Rp1 miliar atau US$100.000, wajib pajak sudah dapat menempatkan dana pada Money Market Account. Apabila pilihannya jatuh pada Institutional Bond, maka wajib pajak juga dapat menempatkan dananya pada Obligasi Pemerintah yang juga menjadi salah satu sumber pembiayaan infrastruktur.
Sementara itu, BNI Wealth Management telah siap dengan berbagai layanan mulai dari Private Client Service hingga Financial Planning Service. Pintu masuk ketiga dapat menggunakan produk-produk BNI Securities yang berperan melayani nasabah sebagai Investment Banking, Fixed Income Brokerage, hingga Equity Brokerage. Pintu masuk keempat adalah melalui produk-produk yang disiapkan oleh BNI Asset Management, yaitu Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Dana Investasi Real Estate (DIRE).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel