Laut China Selatan: China Ancam AS. Patroli Kebebasan Bernavigasi Bisa Berujung Petaka

Bisnis.com,18 Jul 2016, 15:07 WIB
Penulis: Juli Etha Ramaida Manalu
Ilustrasi: peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka./beforeitnews.com

Kabar24.com, JAKARTA - China mengingatkan Amerika Serikat paskaputusan pengadilan Internasional bahwa patroli kebebasan bernavigasi yang dijalankan oleh angkatan laut negara asing di Laut China Selatan bisa berujung petaka.

China menolak mengakui putusan pengadilan Den Haag yang membatalkan klaim teritorialnya di Laut China Selatan dan menolak untuk ambil bagian dalam persidangan yang diajukan Filipina.

China juga marah atas seruan negara-negara Barat dan Jepang untuk mematuhi putusan tersebut.

China juga berkali-kali menuduh Amerika Serikat melakukan penghasutan di Laut China Selatan, sebuah wilayah perairan strategis yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Amerika diketahui melakukan patroli kebebasan bernavigasi di wilayah dekat dengan pulau-pulau yang dibagun China yang menyulut kemarahan Beijing, sementara China sendiri memperkuat kehadirannya di sana.

Dalam sebuah forum tertutup di China, Sabtu (16/7/2016) malam, Sun Jianguo seorang Laksamana dan juga Wakil Kepala Staf Gabungan Komisi Militer Pusat China mengatakan bahwa isu kebebasan bernavigasi merupakan isu palsu yang berkali-kalu didengungkan oleh negara-negara tertentu.

 “Sejak kapan kebebasan di Laut China Selatan pernah terdampak? Tidak pernah baik di masa lampau maupun sekarang dan juga di masa depan tidak akan ada masalah selama tidak seorang pun melakukan trik,” katanya seperti dikutip dari Reuters, Senin (18/7/2016).

Sun mengatakan China adalah penerima manfaat terbesar dari kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan dan tidak akan membiarkan seorang pun merusaknya.

“Namun, China secara konsisten menentang kebebasan bernavigasi militer yang juga membawa ancaman militer, menentang dan tidak menghormati hukum maritim internasional,” kata Sun.

Dia menambahkan patroli kebebasan bernavigasi oleh militer bisa merusak kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan. Dia melanjutkan, pasukan bersenjata China harus bisa menjadikan kasus di Den Haag sebagai cambuk untuk meningkatkan kemampuannya.

“Jadi ketika keadaan terlihat mulai sengit, militer bisa memainkan peranan penting di waktu-waktu terakhir untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan kita,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Saeno
Terkini