Bisnis.com, JAKARTA—Ketidakjelasan alasan pergantian menteri kabinet pada reshuffle jilid II pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan nuansa politiknya lebih kental ketimbang keinginan untuk memperbaiki kondisi perekonomian.
Demikian dikemukakan masing-masing oleh pengamat politik Siti Zuhro dan pengamat ekonomi Drajad Wibowo.
Menurut Siti Zuhro, kalau melakukan reshuffle, Jokowi harus menjelaskan alasannya. Mengapa menteri tertentu digeser dan mengapa menteri lainnya diberhentikan. Bahkan menteri yang pasang badan untuk kebijakan Nawacita malah diberhentikan. “Indikator pergantiannya tidak jelas dan parpol tak dikurangi. Ini parameter gado-gado,” ujarnya, Kamis (28/7/2016).
Dengan mencopot dua menteri dari Partai Hanura dan menggantinya dengan Jenderal (purn) Wiranto untuk posisi Menkopolhukam, menunjukkan transaksi dengan partai politik masih ada.
Dua menteri yang dicopot itu adalah Menteri PAN/RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perdagangan Saleh Husin. “Ini menunjukkan Jokowi tidak konsisten dengan janji-janjinya yang tidak mau ada deal-deal politik,” ujarnya.
Bahkan Siti Zuhro juga menyebutkan pengangkatan Wiranto yang masih menjadi ketua umum Partai Hanura menunjukkan Jokowi tidak konsisten untuk posisi rangkap jabatan pada jajaran kabinetnya.
Sementara itu, Drajad Wibowo mengatakan munculnya reshuffle pada tim ekonomi Kabinet Kerja disebabkan oleh kegelisahan Jokowi terhadap kondisi fiskal.
Menurutnya, kondisi fiskal yang tidak stabil memiliki risiko tinggi atas pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada sisi lain, paket ekonomi yang dikeluarkan Presiden Jokowo belum juga menunjukan dampak yang signifikan.
“Saya tidak menyebutkan ini satu kepanikan, tapi ada kegelisahan terhadap fiskal. Ini faktor risiko. Badai dari luar kencang sekali,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel