Bisnis.com, JAKARTA - Terpilihnya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menimbulkan pertanyaan besar dari kalangan penggiat hak asasi manusia (HAM), karena latar belakangnya.
Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, mengatakan penunjukkan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Polhukam sangat mengecewakan. Pasalnya, hiingga kini Ketua Umum Partai Hanura itu diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
“Pada Februari 2003, PBB melalui Serious Crime Unit telah mendakwa Wiranto dan Abilio Soares, serta enam petinggi militer senior lainnya bertanggung jawab terhadap kasus di Timor Timur,” katanya, Kamis (28/7/2016).
Wahyudi menuturkan laporan penyelidikan yang diinisiasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyebut nama Wiranto juga masuk sebagai salah satu terduga pelaku pelanggaran HAM berat terkait peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei 1998, dan peristiwa Semanggi.
Menurutnya, penunjukan Wiranto juga memperlihatkan langkah mundur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
“Kami sangat menyayangkan penunjukkan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Polhukam, dan meminta keputusan itu dievaluasi kembali,” ujarnya.
Dia menyebutkan, evaluasi tersebut sangat penting dalam penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Dengan cara itu, Presiden Jokowi juga dapat kembali konsisten menjalankan janji yang telah disampaikan selama masa kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel