Bisnis.com, SURABAYA - Sejumlah media menyebut Wali Kota Tri Rismaharini meminta maaf saat meluncurkan program Kampung KB di RW XII Sidotopo Jaya, Semampir, Surabaya, Kamis (4/8/2016).
Sambutan Risma yang mengandung permintaan maaf ini membuat kehebohan di media sosial.
Di beberapa media online, permintaan maaf dari Wali Kota Risma kepada warga itu banyak ditafsirkan sebagai isyarat pamit dan dikaitkan dengan majunya Risma dalam pilkada DKI Jakarta.
Adapun Risma sendiri selama ini lebih banyak diam dibanding mengeluarkan pernyataan tentang pilkada DKI Jakarta.
Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surabaya Didik Prasetiyono mengatakan permintaan maaf itu merupakan hal yang biasa disampaikan Risma di setiap kali acara yang dihadiri selama Syawal. Apalagi momen ini masih dalam konteks perayaan Lebaran.
“Jadi itu biasa dan wajar disampaikan di berbagai kesempatan pada bulan Syawal,” tuturnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Muhammad Fikser juga sudah menegaskan permohonan maaf Risma dalam sambutan di Sidotopo itu seiring dengan perayaan Lebaran, bukan berarti berpamitan mengikuti pilkada DKI.
"Itu tidak ada kaitannya dengan pilkada DKI Jakarta, mohon jangan dikait-kaitkan," katanya.
Berikut ini pidato asli Risma dalam acara di Sidotopo jaya.
"Kita sama-sama membangun masa depan bangsa ini dimulai dengan anak-anak kita yang bayi dan balita dan para remaja kita. Saya kira begitu, terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata saya atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Ini habis-habisan, hari terakhir-terakhir, sudah habis juga, saya mohon maaf, saya atas nama pribadi atau keluarga, mungkin staf aparat pemerintah kota mulai staf pemerintahan kelurahan, lurah, camat, staf kecamatan, kepala dinas, kalau ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.
Ihwal wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang pencalonan Risma sebagai calon Gubernur DKI, kata Didik, itu bukan wewenang PDIP Surabaya atau kehendak Risma sendiri. Keputusan itu hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hingga kini belum ada perintah apa pun dari Dewan PP PDIP kepada ibu Risma terkait dengan pilkada DKI Jakarta,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel