Kabar24.com, JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginginkan transparansi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.
Eko Putro, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan penggunaan dana desa memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal itu untuk mencegah penyelewengan dana desa yang dapat merugikan masyarakat.
“Saya akan ikut aktif mengawasi dana desa bersama seluruh masyarakat dan penegak hukum, agar tidak ada pemikiran aneh-aneh terkait program yang sedang dikerjakan Kementerian. Kami juga akan membuka ruang transparansi kepada masyarakat,” katanya, Jumat (5/8).
Eko menuturkan transparansi kunci sukses dari pengelolaan dana desa adalah transparansi. Dia pun mengingatkan pejabat desa untuk tidak takut dengan keterbukaan publik, karena hal itu sebagai salah satu langkah antisipasi pelanggaran yang mungkin dilakukan.
Menurutnya, peningkatan dana desa setiap tahunnya akan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaanya. Untuk itu, perlu pengawasan dari seluruh pihak, agar dana desa yang dikeluarkan tepat sasaran dan menjadi penggerak perekonomian masyarakat.
“Seluruh masyarakat harus membantu pengawasan pengelolaan dana desa, termasuk Komisi Informasi ikut mengingatkan desa untuk transparan dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.
Eko juga berharap Komisi Informasi mau memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel