BPJT Minta Pemda Gandeng Swasta Bangun Prasarana Transportasi

Bisnis.com,08 Agt 2016, 19:46 WIB
Penulis: Yudi Supriyanto
Bus gandeng Scania Euro 6 melakukan uji coba melintasi jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/5). Bus asal Swedia dengan konsep Sustainable Travel itu diperkenalkan untuk moda transportasi Transjakarta dengan kapasitas 140 penumpang. /antara

Bisnis.com, BEKASI - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menginginkan pemerintah daerah di Jabodetabek bekerja sama dengan swasta dalam membangun prasarana transportasi umum di daerah mengingat terbatasnya anggaran pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam membangun transportasi dapat memberikan keuntungan semua pihak – tidak hanya masyarakat.

“Saya pikir kita sangat perlu lakukan kerja sama lebih erat lagi antara pemerintah dengan swasta,” kata Elly, Bekasi, Senin (8/8/2016).

Saat ini, dia menilai, pembangunan stasiun kereta rel listrik Telaga Murni yang dilakukan PT Metropolitan Land Tbk. merupakan contoh yang harus diikuti oleh pemerintah derah lainnya setidaknya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Selain pembangunan Stasiun Telaga Murni, dia mengungkapkan, keterlibatan swasta dalam pembangunan tranportasi juga akan terjadi pada pembangunan Terminal Baranangsiang Bogor.

Dalam pembangunan terminal tesebut, ungkapnya, terdapat kerjasama antara swasta, pemerintah daerah, dan pusat. “Kita tahu bahwa masyarakat kita paling besar menggunakan angkutan pribadi,” kata Elly.

Dia menambahkan, saat ini masyarakat yang menggunakan angkutan umum di Jabodetabek baru 15%. BPTJ, imbuhnya, memiliki kewajiban membuat masyarakat yang menggunakan angkutan umum di Jabodetabek menjadi 60% pada 2029.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Danto Restyawan mengungkapkan Undang-undang Perkeretaapian No. 23/2007 tentang Perekeretaapian telah mengatur keterlibatan swasta dalam proyek perkeretaapian.

Undang-undang tersebut, imbuhnya, mengamanahkan agar penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan secara multioperator dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak swasta untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaran perkeretaapian.

Oleh karena itu, dia mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Bekasi bisa memanfaatkan peluang tersebut. Dia berharap, semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Stasiun Telaga Murni dapat dapat mengambil langkah nyata. “Untuk mempercepat pembangunan Stasiun Telaga Murni,” ujarnya.

Menanggapi keterlibatan swasta dalam pembangunan transportasi di daerah, Ketua Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mengatakan swasta tidak akan tertarik membangun infrastruktur transportasi umum kecuali hanya sebagai kontraktor.

Selain sebagai kontraktor, dia mengungkapkan, swasta juga akan tertarik membangun infrastruktur transportasi sebagai investasi bila terkait dengan kepentingannya seperti perumahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Yusuf Waluyo Jati
Terkini