Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan perusahaan penyedia stasiun pengisi baterai tenaga listrik menyerukan adanya pengawasan independen terhadap investasi yang digelontorkan Volkswagen senilai US$2 miliar untuk menciptakan infrastruktur mobil bersih.
Manufaktur otomotif asal Jerman tersebut sepakat untuk mengeluarkan dana investasi yang terdiri dari US$1,2 miliar untuk nasional dan US$800 juta untuk California sebagai bagian dari ‘hukuman’ atas skandal emisi yang dilakukannya terhadap ratusan ribu kendaraan bertenaga diesel yang dijual di AS.
Para pemilik stasiun pengisian bahan bakar tersebut khawatir terhadap kemungkinan terjadinya ‘permainan uang’ dan akan disalahgunakan sehingga dapat merusak ‘kompetisi’ di antara mereka.
Sebuah surat pun dilayangkan ke pihak pemerintah, US Justice Department pada Jumat mengungkapkan bahwa sebuah administrator independen adalah kunci untuk memastikan bahwa program tersebut memperlakukan seluruh pihak perusahaan secara adil terlepas dari model bisnis dan teknologi yang dimiliki tiap perusahaan.
“Perjanjian tersebut sebaiknya tidak memilih mana perusahaan besar dan mana perusahaan kecil. Ada 28 perusahaan termasuk ChargePoint, EV Connect, dan Electric Vehicle Charging Association,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Surat tersebut juga menambahkan bahwa program investasi tersebut harus terstruktur untuk memberikan kemudahan para pengemudi di California dan di seluruh AS.
Pemerintah juga harus mengalokasikan dana tersebut untuk program diskon untuk mendorong para pengusaha, pemilik apartemen, pemilik gedung perkantoran, ataupun pemilik fasilitas lainnya yang ingin memasang stasiun pengisian baterai tenaga listrik tersebut karena saat ini kekurangan jumlah stasiun pengisian di sejumlah wilayah perkantoran dan apartemen masih menjadi rintangan untuk proyek kendaraan bertenaga listrik tersebut.
Hingga saat ini, pihak VW belum merilis daftar rencana untuk investasi US$2 miliar tersebut. Nantinya, realisasi investasi tersebut akan diawasi oleh sejumlah badan pemerintah AS yaitu California Air Resources Board dan US Environmental Protection Agency.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel