Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan menjamin ketersediaan vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi rutin, maupun vaksinasi ulang karena telah menjadi korban dalam kasus vaksin palsu.
Nila Farida Moeloek, Menteri Kesehatan, mengatakan jumlah vaksin yang disediakan pemerintah pada tahun ini sudah termasuk buffer, sehingga mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi rutin maupun vaksinasi ulang sebagai bagian dari penanggulangan masalah vaksin palsu.
“Pemerintah setiap tahunnya menganggarkan penyediaan vaksin untuk seluruh sasaran bayi,” katanya, Kamis (25/8/2016).
Bahkan, saat ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, terkait data anak yang telah diverifikasi mendapatkan vaksin palsu, agar mendapatkan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan dan imunisasi ulang.
Sebagian anak yang terverifikasi mendapatkan vaksin palsu telah menjalani pemeriksaan kesehatan, dan mendapat vaksinasi wajib ulang.
Kementerian Kesehatan juga mencatat sudah 623 anak dari total 915 anak di DKI Jakarta yang menjalani pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ulang. Di Jawa Barat, sudah ada 215 anak dari 374 anak yang melakukan vaksinasi ulan, sedangkan di Banten sudah 137 anak dari 211 anak yang tterpapar vaksin palsu.
“Data anak yang terverifikasi terpapar vaksin palsu telah diberitahukan kepada orangtuanya, untuk dilakukan vaksinasi ulang,” ujarnya.
Nila menyebutkan ada beberapa alasan kenapa masih ada anak yang belum melakukan vaksinasi ulang. Pertama, hasil pemeriksaan kesehatan tidak menyarankan vaksinasi ulang, kedua adalah orangtua anak menolak, anak sakit, tidak bisa dihubungi, berada di luar kota, tidak datang, dan lain-lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel