Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat menjual saham BUMD PT Jasa Sarana dalam konsorsium jika memenangkan lelang investasi Tol CIleunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu).
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan PT Jasa Sarana tergabung dalam konsorsium bersama Citra Marga—Nusaphala Persada—Waskita Toll Road- Pembangunan Perumahan- Brantas Abipraya tengah mengikuti tender investasi. Meski baru saja mengganti seluruh direksi Jasa Sarana, pihaknya berharap proses mengikuti lelang tidak terganggu.
“Lelang dilanjutkan. Menang atau kalah lanjutkan saja. Itu bersaing dengan konsorsium BUMN lain, ke depan BUMD bermitra dengan yang kemungkinan menangnya tinggi,” katanya di Bandung, Selasa (30/8/2016).
Pihaknya mengaku jika konsorsium ini memenangkan lelang investasi tersebut, maka sudah ada skema Jasa Sarana untuk menjual sahamnya. Menurutnya, pihaknya tidak bernafsu untuk menempatkan BUMD tersebut dalam posisi mengelola tol tersebut. “Kapan tol balik [modal] proyeknya lama banget. Kalau kita beri modal untuk tol Rp50 miliar, [sahamnya] laku Rp200 miliar, sudah untung,” katanya.
Menurutnya Jasa Sarana akan diprioritaskan untuk terlibat dalam pembangunan tol. Jika sudah mendapatkan proyeksi keuntungan, maka langkah menjual saham dalam konsorsium dinilai langkah yang menguntungkan agar dana tersebut bisa dipakai lagi korporasi untuk membiayai proyek lain. “Dalam konteks BUMD, membangun pelayanan publik, infrastruktur lebih banyak untuk warga itu sudah baik,” paparnya.
Dia menilai jika BUMD ingin memegang pengelolaan tol hingga akhir harus dirumuskan lebih jauh. Namun untuk jangka menengah pihaknya berharap BUMD tersebut lebih baik merintis sejumlah proyek infrastruktur meski tidak dalam posisi pengelola nantinya. “Prioritas Jasa Sarana di Tol Soreang Pasirkoja dan Bocimi juga ke depan akan begitu,” tuturnya.
Terpisah, pemerintah pusat didesak segera menunjuk badan usaha jalan tol (BUJT) Cisumdawu.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan BUJT ini mendesak agar pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dituntaskan. Menurutnya percepatan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu mutlak harus dilakukan. "Pusat harus segera bentuk BUJT agar pembangunan tol ini terakselerasi,” katanya.
Menurutnya nantinya badan usaha jalan tol ini akan turut serta dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Selama ini, pembangunan jalan tol tersebut kurang maksimal karena terkendala sejumlah faktor, seperti terbatasnya kapasitas dan kesiapan anggaran. “Pembebasan lahan butuh proses, belum terowongan bisa 2-3 tahun,” katanya.
Selain mempercepat pembangunan seksi I dan II yang ditargetkan rampung pada 2018, kehadiran BUJT pun bisa mempercepat pembangunan seksi Cisumdawu yang lain. “Dengan adanya badan usaha jalan tol, bisa saja seksi 3-6 segera dituntaskan mereka, jadi berbarengan," cetus Ineu.
Pihaknya menilai selain untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jatinangor dan Tanjungsari, Sumedang, jalan tol ini pun menjadi salah satu akses utama menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka. "Ini kan menghubungkan Bandung dengan BIJB. Kami khawatir BIJB selesai, ini tidak. Padahal targetnya kan 2018 selesai," katanya.
Ruas Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) yang tengah memasuki tahap lelang terbagi menjadi enam seksi yaitu Seksi I Cileunyi-Rancakalong (12,025 km), Seksi II Rancakalong-Sumedang (17,05 km), Seksi III Sumedang-Cimalaka (3,75 km), Seksi IV Cimalaka-Legok (8,2 km), Seksi V Legok-Ujung Jaya (16,42 km)dan Seksi VI Ujung Jaya-Dawuan (4,23 km).
Berdasarkan keenam seksi tersebut, pemerintah telah mengerjakan seksi I dan II sepanjang 29,375 km, dengan pendanaan APBN senilai Rp1 triliun dan pinjaman China senilai Rp3,7 triliun. Sementara empat seksi lainnya sepanjang 32,6 km inilah yang akan ditawarkan kepada badan usaha dengan nilai investasi mencapai Rp10 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel