Bisnis.com, SHANGHAI—Presiden Joko Widodo berusaha menampung dan menyelesaikan keluhan investor asal China terkait masih rumitnya pengajuan izin usaha di Indonesia.
Dalam kunjungannya ke China untuk menghadiri Indonesia Business Forum pada hari Sabtu (3/9/2016), Presiden mengaku tak segan untuk menelisik dan memaksa kementeriannya untuk memperbaiki pelayanan perizinannnya agar lebih cepat dan simpel.
“Kita tidak menutup mata, masih ada hal-hal seperti itu, ngurus izin masih ruwet, ha itu akan terus kita perbaiki,” katanya, Sabtu (3/9/2016).
Namun, dia tak menampik bahwa untuk perizinan yang berkaitan dengan izin bekerja, perbaikan yang dilakukan tidak semudah seperti yang diinginkan. Namun, Presiden menegaskan, pemerintah akan terus berupaya maksimal untuk bisa membenahi dan memperbaiki sistem yang ada.
“Ini pulang, saya sudah dengar, kemarin juga dengar juga, kalau kurang ya perbaiki lagi, masih banyak lagi yang perlu kita benahi, kita perbaiki,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menekan, bahwa untuk melakukan perbaikan di sisi perizinan itu perlu mengubah pola pikir, mindset, dan pola kerja dari pola yang lama. Dia pun tak menutup kemungkinan untuk terus menekan ke daerah agar ikut mengubah birokrasi yang masih terlalu rumit.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga telah menyampaikan optimismenya mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia kepada para investor Negeri Panda. Dia menyebutkan, meskipun kondisi perekonomian dan politik global yang tak menentu, Indonesia sama sekali tidak memiliki rasa pesimis dalam menghadapi situasi tersebut.
“Kami tidak memiliki sikap pesimis. Di balik tantangan, terdapat sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membangun ekonomi kami, kesempatan untuk membuat ekonomi kami menjadi lebih berkelanjutan, kesempatan untuk meningkatkan ekonomi kami agar tersedia lapangan pekerjaan bagi pekerja kami,” ungkapnya,
Presiden menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak 2012 mengalami perlambatan ekonomi. Namun, katanya, pemerintah tidak tinggal diam yakni dengan meluncurkan program pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah negeri.
Pemerintah, lanjut Presiden, pada September 2015, juga melakukan deregulasi kebijakan ekonomi untuk mengurangi aturan-aturan yang dapat menghambat perkembangan industri dan bisnis di Indonesia. Dan sejak saat itu, sebanyak 13 paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel