Bisnis.com, JAKARTA—Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia) mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) plus bagi jasa konstruksi.
Wakil Sekretaris Jendral II Gapensi, Errika Ferdinata mengatakan selama ini kontraktor membutuhkan pinjaman modal kerja yang cepat, murah, dan mudah yang dapat terakomodasi melalui program Kredit Usaha Rakyat. Apalagi katanya kebijakan Bank Indonesia dalam rangka menurunkan suku bunga kredit pinjaman perbankan belum bisa dirasakan dampaknya oleh para kontraktor
“ Sebetulnya wacana pemerintah akan mengeluarkan KUR konstruksi. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Kabar terakhir di menko perekonomian. Sekarang ini nggak ada kelanjutannya. Jadi kami masih kesulitan melakukan kredit,” katanya Minggu (4/9)
Dia juga menganjurkan agar dalam penyusunan persyaratan debitur program KUR tidak perlu meminta agunan kepada kontraktor berupa aset. Menurutnya kontraktor cukup mendapatkan penjaminan dari Jamkrindo untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
“Apa gunanya jamkrindo kalau perbankan masih meminta agunan? KUR itu bunganya memang rendah karena dengan subsidi bisa single digit 9%, dari yang selama ini 12%. Cuma kalau itu harus pake jaminan padahal kontrkator keil menengah aset nggak seberapa missal kantor belum punya, jadi asetnya itu belum ada yang bisa diagunkan. Sama saja dong nantinya “ imbuhnya
Selain itu, dia memandang jika KUR masih memerlukan agunan maka tak akan ada bedanya dengan program Kredit Tanpa Agunan yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Hanya saja katanya selama ini kontraktor masih kurang mengandalkan Kredit Tanpa Agunan lantaran bunga-nya yang terlalu tinggi yakni 1,8% per bulan.
Errika melanjutkan dengan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah, maka perbankan sebaiknya tak melakukan tebang pilih dalam memberikan pinjaman. Momentum ini katanya dapat menjadi kesempatan perbankan untuk mengalokasikan pendanaan yang lebih besar bagi proyek-proyek swasta
“Kontraktor yang difasilitasi kmk [kredit modal kerja] itu masih yang sebatas mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Jadi nggak bisa proyek swasta itu dibiayai perbankan. Jadi dengan pemotongan anggaran ini celah perbankan bisa masuk untuk memperbanyak porsi swasta," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel