Bisnis.com, JAKARTA—Badan Usaha Milik Negara dituntut menjalankan prinsip keterbukaan dan efisiensi yang optimal demi memenangkan persaingan bisnis, baik di dalam negeri maupun pasar internasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kondisi bisnis terus berkembang, dimulai dari pola monopolistik, semi-monopoli, hingga kini masa persaingan terbuka. Jika perusahaan negara ingin bertahan dan memenangkan persaingan, tentu harus menghadapinya dengan strategi efisiensi dan keterbukaan.
Menurut dia, korporasi pelat merah harus berperan dalam ekonomi yang luas, tanpa mengutamakan kuantitas, melainkan kualitas kinerja perusahaan.
“BUMN bukan hanya jumlahnya yang penting, tapi apa yang dibuat untuk ekonomi nasional. Kita butuh keterbukaan, persaingan, ekspor,”ungkapnya, Kamis (8/9/2016).
Saat ini, persaingan tak lagi hanya berada pada level BUMN dan korporasi swasta, melainkan BUMN nasional dan BUMN internasional, bahkan antara sesama perusahaan negara itu sendiri. Maka itu dibutuhkan efisiensi yang didasari profesionalisme.
Profesionalisme yang dimaksud ialah mengoptimalkan layanan, produk bernilai tinggi, dan pemanfaatkan teknologi sistem informasi yang sesuai perkembangan zaman.
Dia menyontohkan, perusahaan perkebunan milik negara memiliki lahan yang lebiih luas dibandingkan korporasi swasta. Namun faktanya, produktifitas dan nilai ekspornya berbanding terbalik.
“Tentu butuh perbandingan untuk benchmark. Bukan hanya jumlah luas lahan, tapi berapa ekspor, pendapatan, dan labanya,”paparnya.
Seperti diketahui, tiga pilar ekonomi nasional yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Pilar ekonomi dibutuhkan sebagai pelopor untuk menjalankan strategi pengembangan ekonomi secara cepat melalui peningkatan investasi.
Menurut dia, negara tentu membutuhkan korporasi besar seperti BUMN sebagai aspek besar penggerak ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel