Kabar24.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan mendukung langkah KPK mengusut salah satu direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga menerima suap melalui rekening bank di Singapura.
“Ya, kalau memang ada indikasi awal dari KPK, dan menyatakan ada itu yang terindikasi, kita berhentikan [dari jabatan direktur],” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (16/9/2016).
Pram mengatakan, telah mendapat informasi dari Ketua KPK Agus Rahardjo. Namun, dia tidak bertanya mengenai siapa orang yang dimaksud, atau BUMN mana yang terlibat demi menjaga asas kerahasiaan.
Pramono menekankan Istana tidak akan melindungi siapapun yang tersandung praktik-praktik korupsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan atau bahkan penahanan.
“Karena negara ini negara hukum dan Presiden berulang kali menegaskan, kalau memang ada orang yang katakanlah menyalah gunakan kekuasaan, maka terutama korupsi atau mengambil fee, atau maling, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kalau memang ada buktinya, maka KPK segera melakukan tindakan lidik, sidik kepada yang bersangkutan.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel