Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan dana jangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun untuk membiayai proyek infrastruktur prioritas tahun depan.
Ekonom Kenta Institute Eric Alexander Sugandi mengatakan selama ini dana pensiun dan asuransi belum bisa masuk ke pembiayaan infrastruktur karena peraturan teknis pelaksanaannya yang belum siap.
Menurutnya, kebijakan dana pensiun dan asuransi cenderung konservatif terhadap risiko, bahkan beberapa dana pensiun menempatkan dananya di portofolio yang memiliki peringkat AAA sehingga diperluian penjaminan dari pemerintah untuk menghindarkan risiko.
"Ya jaminan misalnya dari PT Penjaminan Infrastruktur. Tapi belum tentu semua dana pensiun dan asuransi akan ikut karenaa perusahaan memiliki kebijakan beda-beda," katanya, Minggu (25/9/2016).
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan potensi pengelolaan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp220 triliun setiap tahun dan PT Taspen mencapai Rp140 triliun per tahun itu selama ini hanya disimpan dalam bank dan dibelikan Surat Utang Negara (SUN).
Menurutnya, pada era tingkat suku bunga rendah, kedua dana jangka panjang itu harus diinvestasikan ke proyek infrastruktur komersial. Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan proyek-proyek besar yang akan ditanami dana dari asuransi dan tabungan pensiun seperti pembangkit listrik, jalan tol, bandara, dan pelabuhan besar.
"Tren dunia sekarang yang namanya dana pensiun seperti BPJS, itu mainannya bukan lagi deposito dan SUN lagi, mainnya infrastruktur sekarang," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel