Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan akan menunda pembayaran pengerjaan puluhan proyek pembangunan pemerintahan dalam APBD perubahan 2016.
Keputusan tersebut telah disetujui oleh DPRD Kota Balikpapan menyusul adanya defisit pada neraca APBD 2016 sebesar Rp577 miliar.
Pemerintah dan anggota legislatif menandatangani pernyataan kesepakatan untuk penundaan pembayaran proyek tersebut secara tertutup di kantor DPRD Balikpapan pada Senin (26/9). Dihadiri langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan beberapa pejabat pemerintahan lain.
"Semuanya sudah menyetujui untuk menunda pembayaran proyek [kegiatan fisik], setelah penandatangan ini, kami akan keluarkan peraturan wali kota.
Pembangunan Balikpapan Islamic Centre dan Stadion Batakan juga ikut ditunda pembayarannya, tapi hanya kegiatan fisiknya," jelas Rizal, Selasa (27/9/2016).
Selanjutanya, Rizal meminta seluruh satuan kerja pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kontraktor terkait proyek yang dikerjakan.
Dia mengatakan, pemkot akan membayarkan pengerjaan proyek dalam termin, 30% akan dibayarkan terlebih dahulu dan sebagian lagi akan dibayarkan tahun depan.
Sebelumnya, Pemkot Balikpapan telah memaparkan rincian neraca APBD dan skenario penutupan defisit neraca kepada para kontraktor.
Salah satu skenario yang direalisasikan pada APBD perubahan adalah penundaan pembayaran proyek pembangunan yang tengah berjalan.
Pada neraca APBD perubahan tahun ini pemkot masih mengalami defisit sebesar Rp77 miliar meskipun telah menutupi defisit dengan penundaan pembayaran proyek yang totalnya berjumlah Rp200 miliar dan rasionalisasi belanja sebesar Rp304 miliar.
"Bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim juga berkurang, jadi hanya 75% dari Rp104 miliar. Sisanya belum jelas. Kami juga masih menunggu dana kurang salur dari dana bagi hasil sebesar Rp52 miliar yang dijanjikan akan ditransfer pada Oktober," tutur Rizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel