Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah daerah harus melibatkan seluruh tokoh masyarakat, agama, dana adat dalam merumuskan kebijakan politik penting di wilayahnya, agar dapat menghindari konflik horizontal.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan perlu ada implementasi musyawarah yang lebih baik dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Salah satu caranya adalah keterlibatan seluruh tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam pengambilan keputusan politik.
“Saat pemerintah daerah akan mengambil keputusan politik, harus melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan adat yang ada di daerah tersebut,” katanya, Kamis (6/10).
Tjahjo menuturkan perlu ada peningkatan kualitas ajaran agama, kerukunan umat, dan kehidupan beragama. Pasalnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan nilai-nilai bermasyarakat.
Menurutnya, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki toleransi yang kuat, karena terbiasa hidup berdampingan. Bahkan saat dirinya menjabat sebagai Ketua RT, tidak pernah ada masalah di masyarakat, meskipun ceramah keagamaan saling bersahutan.
“Ada kebaktian Gereja yang bersahut-sahutan dengan ceramah di Masjid, tidak pernah ada masalah. Masyarakat tidak pernah mempersoalkan,” ujarnya.
Tjahjo juga menyebutkan kepala daerah dan Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri harus saling membantu dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel