Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk memperkuat sertifikasi Indonesia Sustainable Plam Oil System (ISPO) diharapkan dapat memberikan solusi atas kesulitan petani kelapa sawit dalam negeri dalam mendapatkan sertifikat tersebut.
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan ISPO harus memberikan mekanisme khusus untuk sertifikasi petani kelapa sawit, terutama petani swadaya (petani mandiri dan tidak bermitra dengan perusahaan).
“Sudah tepat jika standardisasi ISPO bersifat sukarela untuk petani, bukan kewajiban mutlak. Namun jangan sampai perusahaan menengah dan besar ikut mendapatkan kemudahan seperti ini,” ujar Darto melalui keterangan resmi yang diperoleh Bisnis, Senin (10/10).
Darto menyampaikan implementasi syarat-syarat keberlanjutan sesuai standar ISPO pun harus dipastikan sehingga produk sawit Indonesia tidak lagi didiskriminasi di pasar global.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Tim Penguatan ISPO berdasarkan SK Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanutan Indonesia (ISPO Certification System).
Sustainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia, Putra Agung menyampaikan proses penguatan ISPO harus dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan posisi tawar sawit Indonesia di mata negara-negara pasar ekspor.
“Kita harus jeli melihat komponen penting yang harus ada untuk memastikan ISPO menjadi sertifikasi yang diakui di Indonesia maupun pasar global,” ujar Putra.
Salah satu komponen penting yang diidentifikasi oleh SPKS adalah adanya pemantauan independen baik dari masyarakat sipil maupun pemantau pasar.
Pemantauan Independen akan menjaga akuntabilitas dari ISPO sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keberterimaan kepada ISPO.
Adapun, Inonesia merupakan negara dengan kontribusi 52% pasokan sawit dunia dengan luas areal kebun sebesar 11,4 juta ha.
Sebanyak 40% produk sawit Inonesia diperoleh dari perkebunan yang dikelola petani sawit dengan produktivitas 12-14 ton per ha per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel