Kabar24.com, JAYAPURA--Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Urusan Luar Negeri Pemprov Papua Suzanna Wanggai mengatakan, masalah pelintas batas tradisional antar RI-PNG menjadi salah satu agenda yang akan dibahas di Border Liation Meeting (BLM) di Port Moresby, Papua Nugini.
Masalah pengaturan tentang pelintas batas tradisional akan ditinjau ulang mengingat situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan sudah berubah, kata Suzanna Wanggai kepada Antara, Selasa.
Selain itu nota kesepahaman yang menjadi pedoman antar kedua negara yang berlaku sejak 1993 dianggap tidak sesuai dengan kondisi sekarang,tambahnya.
Dikatakan, selain pelintas batas tradisional antar kedua negara masalah pos lintas batas juga masuk dalam agenda.
Pembahasan tentang agenda yang akan dibahas saat pertemuan antar pejabat perbatasan kedua negara (BLM) itu diikuti perwakilan dari Kemenlu dan Kemendagri berlangsung di Jayapura akhir pekan lalu, kata Susi (panggilan akrab Suzanna).
Susi Wanggai mengatakan, untuk masalah keamanan sudah tidak masuk dalam agenda karena dibahas tersendiri.
Sedangkan masalah pos lintas batas, kata Susi, akan dibahas kembali karena dianggap perlu menambah jumlah pos batas.
Pos batas saat ini hanya tersebar di dua wilayah yakni di pos batas Skouw di Kota Jayapura dan pos batas Sota di Kabupaten Merauke.
Sementara aktivitas masyarakat di kedua negara terus meningkat dan banyak yang masuk dan keluar tidak melewati pos batas yang ada.
"Kami akan mengusulkan penambahan pos lintas batas, seperti di Distrik Kembu, Kabupaten Boven Digul dan Distrik Pepera di Kabupaten Pegunungan Bintang," kata Suzanna Wangai.
Pelaksanaan BLM yag dijadwalkan berlangsung dari tanggal 7-8 Nopember 2016 di Port Moresby, PNG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel