Bisnis.com, NAIROBI - Kementerian Pertanahan Kenya merombak pegawai dan mendigitalkan seluruh layanan demi memerangi kelompok korup, kata pejabat tinggi, Rabu, di tengah penggiatan penguasaan lahan oleh pemerintah demi pembangunan prasaran.
Korupsi dianggap hambatan utama bagi pembangunan Kenya, yang 70% tanahnya dimiliki masyarakat tanpa sertifikat sah.
"Kami akan mulai merombak kemudian memberantas kelompok itu," kata Mariamu el Maawy, salah satu pejabat Kementerian Pertanahan dan Perencanaan Prasarana saat menerbitkan laporan terkait peranserta masyarakat dalam penguasaan lahan besar-besaran.
"Jika kita menggeser masalah di tempat lain, masalah itu bukan soal lingkungan. Kami akan mulai dari awal demi mengatasi masalah tersebut," katanya.
Kementerian telah merombak sekitar setengah dari pegawainya di sembilan dari 57 pusat pendataan tanah dalam beberapa bulan terakhir, katanya.
Pegawai yang telah bertugas lebih dari tiga tahun di satu pos akan dirotasi demi memberantas aktivitas kartel.
Pegiat antikorupsi, Transparansi Internasional (TI) menempatkan kementerian pertanahan sebagai institusi terkorup di Kenya karena warga mesti membayar suap agar dapat dilayani.
Mantan menteri pertanahan Kenya, Charity Ngilu dituntut karena mengganggu proses penyelidikan transaksi tanah ilegal pada 2015. Akan tetapi ia mengaku tak bersalah.
Direktorat Penyelidikan Pidana pada Agustus mulai melacak sumber kekayaan pegawai kementerian, beberapa dari mereka dikabarkan memiliki properti bernilai tinggi yang tak sebanding dengan pendapatannya, kata media setempat.
Komisi Anti-Korupsi dan Kode Etik juga tengah mengaudit prosedur kerja kementerian guna menutup celah rasuah.
El Maawy mengatakan, kementerian akan menutup akses oknum yang ingin menyalahgunakan sertifikat tanah.
Seluruh layanan kementerian akan dijalankan via internet demi mengurangi peluang korupsi, diharapkan 13 pusat pendataan akan mengadopsi sistem itu hingga akhir tahun, tambahnya.
Pegawai kementerian nantinya tidak dapat lagi mengatakan ke warga bahwa dokumen mereka hilang, modus itu kerap digunakan untuk mendapatkan suap, katanya.
Sebaliknya, informasi kehilangan akan ditulis dalam surat berisi panduan pemulihan data yang hilang.
Sistem itu terbukti efektif mengurangi jumlah paspor yang hilang di departemen imigrasi, ujarnya.
Selama beberapa dasawarsa, politisi Kenya mengizinkan banyak perjanjian tanah untuk kepentingan diri sendiri beserta sekutunya.
Oknum itu mengabaikan instruksi pemerintah yang mendorong pencabutan izin, kata pegiat.
Sejumlah pejabat kerap dituduh bekerja sama dengan pemalsu untuk mengubah informasi sertifikat agar properti ilegal dapat dipindah-tangankan.
Oknum tersebut seringkali menyembunyikan dokumen asli dan menerbitkan banyak sertifikat untuk tanah yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel