Bisnis.com, JAKARTA – Dengan alasan untuk memacu belanja negjara di awal tahun, Kementerian Keuangan akan kembali mengeksekusi prefunding--penerbitan obligasi negara sebelum masuk tahun anggaran--APBN 2017 pada akhir tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyerapan anggaran harus tepat waktu sehingga harus sudah bisa dieksekusi awal tahun. Karena penerimaan negara di awal tahun masih seret, opsi prefunding akan diambil.
“Sehingga pada kuartal I/2017, [belanja negara] sudah langsung bisa diimplementasikan tanpa menunggu proses dari DIPA [daftar isian pelaksanaan anggaran], procurement, dan lain-lain,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (10/11/2016).
Terkait dengan pilihan pasar yang akan dipilih, pihaknya membuka pengambilan baik dari domestik maupun global. Pengambilan likuiditas dari pasar global akan ditempuh jika kondisinya kondusif terlebih melihat perkembangan efek terpilihnya Donal J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan rencana kenaikan Fed Fund Rate.
Pihaknya mengaku tidak akan terlalu bergantung dengan kondisi global. Emisi SBN dalam rupiah juga terbuka lebar, baik melalui lelang ataupun private placement. Apalagi, kekurangan penerbitan SBN bruto tahun ini hanya sekitar Rp8,7 triliun dalam satu kali lelang.
Kendati demikian, pihaknya juga akan tetap memperhatikan kondisi pasar sehingga tidak menimbulkan gangguan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar likuiditas tetap aman.
Sri mengestimasi kebutuhan belanja pada Januari 2017 mencapai Rp116 triliun. Belanja tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai, pagu dana alokasi umum (DAU), termasuk yang ditunda pembayarannya, serta beberapa belanja yang sudah dijadwalkan pada bulan pertama tahun lalu.
Selain prefunding, otoritas juga akan memakai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) serta menggenjot penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi uang tebusan dari kebijakan pengampunan pajak di akhir periode II juga diharapkan mampu menambah cadangan penerimaan negara.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan kemungkinan kekurangan penerbitan SBN saat ini hanya Rp5 triliun karena penerbitan beberapa SPN tenor pendek batal dieksekusi.
Dengan kebutuhan belanja awal tahun Rp116 triliun, pihaknya mengestimasi besaran prefunding hanya sekitar Rp40 triliun. Angka ini lebih rendah dari kinerja tahun lalu.
Dalam catatan Bisnis, akhir tahun lalu, pemerintah menerbitkan SBN sekitar Rp63,5 triliun yang menjadi strategi prefunding untuk APBN 2016. Angka ini terdiri atas penerbitan surat utang negara (SUN) valas senilai US$3,5 miliar (sekitar Rp48,5 triliun) dan private placement senilai Rp15 triliun. “Penerimaan pajak sudah mulai masuk tanggal 10. Lelang rutin [SBN] juga sudah mulai,” ujarnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo siap merespons eksekusi prefunding baik dari pasar domestik maupun global. Pihaknya siap menjaga likuiditas dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah. “Kita akan lakukan koordinasi. Kami akan jaga likuditas di pasar,” tuturnya.
Dia mengatakan dana bank-bank komersial di bank sentral saat ini sekitar Rp330 triliun–Rp350 triliun. Angka ini lebih banyak dari posisi periode yang sama tahun lalu di bawah Rp200 triliun. Statistik ini mendukung ketersediaan likuditas di akhir tahun.
Selain itu, stance Otoritas Moneter saat ini masih bias longgar. Namun, eksekusi pelonggaran moneter lanjutan akan tetap melihat data-data dependent. Apalagi, rencana kenaikan Fed Fund Rate di Desember masih ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel